Struktur kepengurusan DPP PDIP yang dilantik oleh Megawati pada Sabtu (10/8) mayoritas diisi oleh wajah-wajah lama. Seperti Hasto Kristiyanto yang kembali menjadi Sekretaris Jenderal.
- Bertilia Puteri
- Senin, 12 Agustus 2019 - 12:30 WIB
WowKeren - Dalam penutupan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Sabtu (10/8), Megawati Soekarnoputri melantik 26 kadernya untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Namun, struktur kepengurusan tersebut mayoritas diisi oleh wajah-wajah lama. Seperti Hasto Kristiyanto yang kembali menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Hal ini pun disoroti oleh peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes. Menurut arya, apabila kepengurusan DPP PDIP masih diisi oleh orang lama, maka konsekuensinya adalah jenjang karier politisi daerah akan terhenti.
"Seharusnya, kalaupun tidak ada regenerasi dalam pucuk pimpinan struktur partai, paling tidak ada penyegaran di struktur DPP-nya," ujar Arya dilansir Kompas.com pada Senin (12/8). "Dengan ada penyegaran, maka akan ada sirkulasi elite di kepengurusan partai."
Meski struktur kepengurusan DPP PDIP didominasi wajah lama, namun ada 6 nama baru di dalamnya. Salah satunya adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang ditunjuk sebagai Ketua DPP Bidang Kebudayaan.
Terkait penunjukkan Risma, Arya menilai hal ini mengindikasikan kecenderungan untuk mengorbitkan tokoh yang sudah populer. Arya pun menilai bahwa PDIP seharusnya juga memberi kesempatan pada orang-orang lain yang juga berprestasi.
"Harus ada regenerasi untuk penyegaran internal agar kebijakan dapat lebih inovatif," ujar Arya. "Ini dapat dilakukan melalui penunjukan orang-orang yang berprestasi di provinsi, daerah, atau DPP."
Hal senada juga disampaikan oleh Guru Besar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris. Menurut Syamsuddin, PDIP yang mempertahankan orang-orang lama di struktur DPP akan menjadi persoalan.
"Saya melihat dalam DPP PDIP itu, generasi lama yang sangat menonjol hanya pada ketua umum dan beberapa ketua DPP," pungkas Syamsuddin. "Memang ke depan regenerasi sangat diperlukan agar politisi muda memiliki kesempatan memimpin."
Di sisi lain, Wali Kota Risma memang merupakan kader PDIP namun sebelumnya tidak memegang posisi struktural dalam PDIP maupun DPD. Posisi Ketua DPP yang dijabat oleh Risma ini juga bisa dibilang masih baru.
(wk/Bert)