Pro dan kontra masih terus terjadi, kini giliran Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang tidak setuju dengan rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
- Wahyu
- Senin, 02 September 2019 - 09:24 WIB
WowKeren - Pro dan kontra seputar rencana pemerintah yang akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan masih terus terjadi. Kali ini giliran Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono yang menyampaikan ketidaksetujuannya terkait rencana pemerintah dalam menaikkan iuran BPJS hingga 100 persen.
Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan rencana untuk menaikkan iuran BPJS hingga dua kali lipat sebagai langkah untuk mengurangi defisit yang terus menggerus keuangan negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani juga telah menyatakan jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berlaku mulai 1 September 2019.
Arief Poyuono berpendapat jika pemerintah tidak seharusnya menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebagai jalan untuk mengurangi defisit negara. Menurutnya, defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan bukan karena kurangnya besaran iuran dari masyarakat melainkan karena adanya kebocoran atau dikorupsi.
"Sebelum menaikkan iuran BPJS Kesehatan, kita audit dulu secara komprehensif penggunaan dana BPJS Kesehatan," kata Arief Poyuono di Jakarta, Minggu (1/9). "Kenaikkan iuran BPJS Kesehatan tidak perlu, karena (defisit) bukan disebabkan kurang besarnya iuran tetapi karena bocor selama ini alias dikorupsi."
Wakil Ketua Gerindra ini lebih lanjut menjelaskan jika pemerintah seharusnya melakukan audit secara komprehensif terhadap penggunaan dana BPJS Kesehatan sebelum memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS. Ia juga secara gamblang menyebutkan jika selama ini telah banyak terjadi korupsi antara petinggi BPJS Kesehatan dengan rumah sakit provider BPJS Kesehatan.
"Begini saja, pernah enggak peserta BPJS Kesehatan ketika mengunakan fasilitas rumah sakit untuk berobat, setelah itu diberikan bukti pengeluaran biaya yang habis untuk berobat baik untuk jasa rumah sakit maupun obat-obatan?," kata Arief Poyuono. "Kan enggak ada selama ini."
Menurut Arief yang telah menyebutkan dengan tidak adanya bukti pembayaran rincian rumah sakit bagi pengguna BPJS, maka penggelembungan biaya pengobatan pasien atau korupsi bisa dengan mudah dilakukan oleh pihak rumah sakit dan petugas BPJS Kesehatan. Ia lantas mengkritik Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani yang dinilai tidak memahami persoalan defisit dan malah mencetuskan ide tentang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
“Sumber kebocoran dana BPJS Kesehatan selama ini yang jumlahnya puluhan triliun itu permainan antara (oknum) BPJS Kesehatan dan rumah sakit," sambung Arief. "Menkeu Sri Mulyani mengerti enggak itu?"
(wk/wahy)
