Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan bahwa banyaknya bos BUMN yang ditangkap oleh KPK menggambarkan pengawasan yang lemah.
- Wahyu
- Sabtu, 05 Oktober 2019 - 13:04 WIB
WowKeren - Baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani dibuat kesal karena banyaknya bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan tindakan korupsi hingga diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, selama periode pemerintahan 2014-2019 ini diketahui sudah ada 8 pejabat BUMN yang diciduk oleh KPK.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengawasan di BUMN. Menurutnya, sistem pengawasan yang ketat diterapkan Kementerian BUMN hanya berada di level staf hingga manajer saja. Sementara itu, pengawasan di level jajaran direksi dan komisaris tidak berjalan dengan ketat.
"Kasus korupsi di Indonesia tidak hanya di BUMN tapi juga di pemerintahan, legislatif, kalau satu dua kan orang individunya," kata Enny pada Sabtu (5/10). "Tapi kalau sering dan terus berulang ya berarti ada kelemahan di dalam sistem."
Padahal, menurutnya level direksi dan komisaris di BUMN kental dengan lobi-lobi dan intervensi politik. Hal tersebut tentunya bisa menjadi celah para bos perusahaan pelat merah itu untuk melakukan tindakan korupsi.
"Artinya ini celah, karena harus balas budi dong, siapa yang endorse, harus ada konsekuensinya," katanya Enny yang dilansir oleh Detik pada Sabtu (5/10). "Sehingga menjadi lingkaran setan."
Oleh karena itu, Enny menyarankan supaya Kementerian BUMN membangun sistem rekrutmen yang lebih baik dari level bawah hingga atas. Harapannya, kejadian tindak korupsi di BUMN tidak lagi terjadi.
"Jadi yang paling penting bagaimana melepaskan BUMN kita dari intervensi politik," tuturnya. "Dan BUMN itu entitas bisnis jadi kalau harus mengikuti aturan birokrasi yang jelimet makanya tidak akan berkembang, bisnis itu berbeda sangat dinamis, kalau keputusannya lambat pasti kalah dengan kompetitor."
Atas kasus tersebut, publik pun banyak yang mengaitkannya dengan kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno. Akan tetapi, Rini tidak terima jika dirinya disalahkan atas kasus korupsi yang kerap terjadi di kementeriannya itu.
"Lho jangan gitu dong. Anda ngomongnya jangan (dikatakan dengan Kementerian) BUMN," kata Rini saat diwawancarai pada Kamis (3/10). "Kita selalu memang menjunjung tinggi proses hukum. Tapi harap dilihat itu adalah urusan perorangan."
(wk/wahy)
