WowKeren - Ketua DPRD DKi Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menghemat anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun. Salah satunya dengan cara membangun rumah susun di atas pasar.

"Kita kan perlu rusunawa luar biasa besar," kata Prasetyo di DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/11). "Kenapa kita harus beli tanah bangun perumahan? Kenapa enggak kaya Pasar Rumput yang bawahnya pasar terus atasnya di bangun rusun?"

Menurutnya, pembangunan rusun di atas pasar dinilai akan jauh lebih efektif. Karena tanah yang dipakai adalah tanah yang jelas kepemilikannya yaitu PD Pasar Jaya. Serta DKI bisa melakukan efisiensi anggaran pengadaan tanah.

"Aset kita banyak sekali yang tidak terurus. Itu saja yang dipergunakan," ujarnya. "Ada contoh itu ada rusun juga du Lenteng Agung yang bawah stasiun atasnya rusun. Kenapa enggak begitu saja?"

Sedangkan untuk pengadaan tanah DKI selain mahal, hal itu juga rentan dengan gugatan ataupun kesalahan administrasi. Pasalnya, DKI tercatat pernah tersandung kasus lahan Rusun di Cengkareng yang sedianya punya DKI namun dibeli lagi oleh DKI pula.

"Mending kita kelola yang pasti-pasti saja," terang Prasetyo. "Orang juga akan lihat kok kalau atas rusun bawah pasar orang bakal dimudahkan."

Sekedar informasi, konsep perumahan terintegrasi dengan pasar ataupun transportasi dikenal dengan sistem Transit Oriented Development (TOD). Sistem ini memungkinkan mendekatkan permukiman warga dengan pusat keramaian terkhusus dengan alat transportasi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kelik Indriyanto mengakui penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk rusun masih sangat rendah. Bahkan hingga September 2019, baru ada 13,01 persen dari target 31.10 persen penyerapan anggaran.

"Ada beberapa target awal tengah tahun untuk lahan, lahan kita September ini baru serap, harusnya Juli serap, baru September ini diserap. Karena ada beberapa lahan yang perlu penelitian lebih lanjut," ungkap Kelik.