Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies Baswedan menuai polemik dengan anggaran fantastis yang mencapai Rp 19,9 miliar untuk tahun depan.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 05 Desember 2019 - 15:19 WIB
WowKeren - Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang kerap dipertanyakan. Kritik terhadap TGUPP yang datang terkait dengan transparansi, tingginya gaji, hingga kinerja mereka.
Kini, sejumlah fraksi di DPRD DKI mengkritik besarnya anggaran gaji TGUPP yang mencapai Rp 19,9 miliar di RAPBD DKI 2020. Fraksi-fraksi yang memberikan kritiknya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Golkar.
Fraksi PDIP misalnya, menilai keberadaan TGUPP tak relevan karena menggunakan APBD. Sedangkan kinerja TGUPP tidak dipertanggungjawabkan ke Dewan yang bekerja sebagai perwakilan masyarakat.
"Oleh karena itu kami meminta agar anggaran TGUPP dihapuskan," tutur anggota Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak di Paripurna DPRD DKI, Rabu (4/12). "Dan memakai dana operasional Gubernur."
Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi PSI. Partai pimpinan Grace Natalie tersebut mengkritik laporan pertanggungjawaban mengenai kinerja TGUPP.
Pasalnya, PSI menilai kinerja TGUPP selama ini tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan Ibu Kota. "Oleh sebab itu Fraksi PSI menilai bahwa anggaran TGUPP perlu dihapuskan atau dikurangi," ujar Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza Probowo.
Sementara itu, anggota Fraksi Golkar, Judistira Hermawan, menyatakan keberatan atas jumlah TGUPP yang mencapai 73 orang. Golkar lantas meminta agar Anies melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap TGUPP. "Menurut hemat kami terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI," kata Judistira.
Gubernur Anies sendiri akhirnya buka suara menanggapi kritik-kritik tersebut. Menurut Anies, TGUPP memiliki kinerja yang signifikan yaitu memastikan program daerah mencapai tujuan.
Mantan Mendikbud tersebut juga menyebut bahwa TGUPP berjasa saat penyerapan anggaran berjalan optimal. Anies menjelaskan bahwa penyerapan dan hasil kerja DKI merupakan bukti bahwa TGUPP melakukan kegiatan monitoring awal.
"Ya, jadi seluruh kegiatan kita itu untuk memastikan agar kegiatan strategis daerah itu benar-benar terlaksana di level nasional," jawab Anies. "Begitu Anda melihat misalnya, serapan yang berjalan dengan baik program yang berjalan dengan baik, itu adalah hasil kerja pengawasan internal monitoring program, jadi begitu Anda melihat serapan kita terkendali dengan baik, itulah hasil kerja."
(wk/Bert)
