Jokowi memutuskan untuk tak memberikan tenggat waktu lagi kepada Kapolri Jenderal Idham Aziz dalam mengungkap pelaku penyiraman air keras ke Novel. Sikap ini menuai sorotan.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 10 Desember 2019 - 13:09 WIB
WowKeren - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut menyoroti komitmen Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam mengungkap kasus Novel Baswedan. Seperti diketahui, Jokowi memutuskan untuk tak memberikan tenggat waktu lagi kepada Kapolri Jenderal Idham Aziz dalam mengungkap pelaku penyiraman air keras ke Novel.
Juru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bari menilai langkah Jokowi tersebut menunjukkan bahwa komitmen kepala negara tak jelas. "Komitmen Presiden Jokowi seolah mulai tidak jelas terhadap upaya itu (pengungkapan kasus Novel)," kata Fathul dilansir CNN Indonesia, Selasa (10/12).
Fathul berharap agar meskipun demikian pihak kepolisian tak lantas lantas lepas tangan dalam mengungkap kasus tersebut. Menurutnya, kapolri yang baru saja terpilih tersebut berani mengungkap kasus tersebut ke permukaan.
"Tapi terlepas dari berulangnya janji Presiden Jokowi yang tidak ditepati," lanjut Fathul. "Pihak Kepolisian, apalagi Kapolri yang baru terpilih harus berani mengungkap tuntas kasus tersebut."
Menurut Fathul, kasus yang terjadi pada Novel bukan sekadar kasus pemberantasan korupsi. Sebab, kasus penyerangan tersebut menyangkut persoalan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya bisa memberikan jaminan perlindungan pada aparat negara yang melakukan tugas untuk memberantas korupsi itu.
Lebih jauh, Fathul pun menyoroti sikap Jokowi di peringatan Hari Antikorupsi Dunia yang jatuh pada Senin (9/12) kemarin. Seperti diketahui, Jokowi tidak memenuhi undangan KPK lantaran harus menghadiri acara pentas drama di salah satu SMKN di Jakarta.
"Pilihan beliau untuk lebih memilih hadir di pentas drama di Hari Anti Korupsi," lanjut Fathul. "Mungkin saja bisa dimaknai bahwa pemberantasan korupsi dan pengungkapan kasus Novel hanya dianggap drama."
Ia melihat bahwa Jokowi terkesan mengkhianati cita-cita reformasi. Kehadiran Jokowi yang dianggap sebagai harapan baru masyarakat tak sejalan dengan apa yang dilakukannya saat ini. Apalagi ditambah dengan langkahnya untuk memberikan grasi pada narapidana koruptor belum lama ini. "Apalagi akhir-akhir ini Presiden memberikan beberapa grasi terhadap narapidana kasus korupsi," tambahnya.
(wk/zodi)
