Honorer di Jelambir, Jakarta Barat terekam harus berendam di saluran air kotor, diduga dalam rangka tes perpanjangan kontrak. Namun Wali Kota Rustam Effendi justru memberi klarifikasi berbeda.
- Elvariza Opita
- Senin, 16 Desember 2019 - 11:57 WIB
WowKeren - Pekan lalu jagad maya dibuat heboh dengan video viral yang menunjukkan sekelompok pegawai honorer, baik K2 dan non-K2, yang harus berendam di sebuah saluran air kotor. Diduga mereka direndam di saluran dengan air yang begitu hitam itu demi kemulusan proses perpanjangan kontrak.
Namun rupanya dugaan tersebut dibantah oleh Wali Kota Jakarta Barat, Rustam Effendi. Rustam membantah bahwa peristiwa viral yang terjadi di Jelambar, Jakarta Barat itu dalam rangka perpanjangan masa kontrak kerja.
Menurut hasil klarifikasinya kepada Lurah Jelambar, Agung Triatmojo, kegiatan itu bukan bagian dari seleksi perpanjangan kontrak Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP). Sebaliknya, justru kegiatan itu dilakukan sebagai selebrasi karena telah lolos seleksi.
"Lurah katanya tidak ada di tempat (saat kejadian)," kata Rustam, Minggu (15/12). "Itu bukan bagian dari tes, tapi selesai tes mereka senang-senang di situ."
Kendati demikian, Rustam mengaku pihaknya bakal tetap menantikan hasil pemeriksaan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan inspektorat terkait. Menurutnya aktivitas yang ada di video viral itu tidak salah, karena dalam rangka selebrasi. Namun kegiatannya yang berendam di saluran air keruh itulah yang menjadi permasalahan.
"Tinggal tunggu hasil tim pemeriksaan itu, nanti rekomendasi apa kita tindak lanjuti," jelas Rustam, dilansir dari Suara, Senin (16/12). "Tapi keterlaluan lah kalau gitu, itu saja persoalannya bukan proseduralnya. Tapi kelakuan yang keterlaluan itu jangan ke got lah kalau mau itu."
Di sisi lain, Lurah Agung mengaku sudah diperiksa oleh otoritas terkait. Tak hanya dirinya, seluruh panitia yang terlibat juga langsung diperiksa.
Namun demikian, seperti yang disampaikan Rustam, Agung mengaku tidak mengetahui bahwa aktivitas seperti itu dilakukan terhadap kaum pegawai honorer. Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta tetap membebastugaskan Agung sebagai konsekuensi.
"Kaget iya, karena kan saya nggak pernah memerintahkan gitu, justru saya melarang hal-hal seperti itu saya sudah larang," tutur Agung, Sabtu (14/12), "Sementara pemeriksaan sudah dilakukan oleh inspektur tingkat kota dan tim dari provinsi. Saya kan tinggal nunggu nasib aja."
(wk/elva)
