Caleg PDIP Harun Masiku disebut memberikan uang suap sebesar Rp900 juta kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan demi bisa menjadi anggota DPR RI lewat mekanisme PAW. PDIP pun memberikan klarifikasinya atas kasus ini.
- Elvariza Opita
- Senin, 13 Januari 2020 - 10:29 WIB
WowKeren - Kekinian publik Indonesia tengah memusatkan atensinya kepada PDI Perjuangan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini tentu tak lepas dari kelanjutan kasus dugaan suap yang melibatkan caleg PDIP Harun Masiku dan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Belakangan nama Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, juga dikaitkan dengan kasus tersebut. Pasalnya salah satu tersangka yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK disebut-sebut merupakan staf Hasto. Selain itu, Hasto pun diketahui membubuhkan tanda tangannya pada surat permohonan anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW) yang menjadi sumber seluruh kasus ini.
Menanggapi hal tersebut, PDIP pun akhirnya angkat bicara. Dan seperti sudah dapat diduga, partai berlambang kepala banteng itu pun menolak dikaitkan dengan kasus yang terjadi.
Hasto, dalam pernyataannya pada Jumat (10/1) pekan lalu, membantah pihaknya melakukan negosiasi dengan KPU untuk mengajukan Harun sebagai anggota DPR RI PAW, menggantikan caleg Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia sebelum dilantik. Berikut keterangan Hasto.
"Kami tidak pernah melakukan proses negosiasi," ujar Hasto saat ditemui di sela acara Rakernas PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakarta. "Karena hukum untuk PAW itu sifatnya rigid, sifatnya sangat jelas dan diatur berdasarkan ketentuan suara."
Hal senada juga diungkap oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu memastikan tak ada nama Harun Masiku dalam daftar PAW yang diajukan PDIP ke KPU.
Puan menyebut pihaknya hanya mengajukan nama kader untuk menggantikan Yasonna Laoly dan Juliari Batubara yang ditarik ke Kabinet Indonesia Maju. "Karena beliau dua itu dari PDIP, kemudian ditugaskan masuk di dalam kabinet," ujar Puan, Sabtu (11/1), dikutip dari CNN Indonesia.
Klarifikasi PDIP ini berbeda dengan apa yang disampaikan KPU dalam konferensi persnya. KPU menyebut PDIP sampai bernegosiasi sebanyak tiga kali demi meloloskan Harun sebagai anggota DPR PAW menggantikan Nazarudin.
Namun KPU berpegang teguh pada UU yang menyatakan caleg Riezky Aprilia lebih berhak menempati posisi tersebut. Oleh karena itulah, Harun pun meminta bantuan kepada Wahyu dengan imbalan Rp900 juta.
(wk/elva)
