Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku tak setuju dengan keputusan pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer. Ia bahkan siap mempertahankan ke-6 ribu anak buahnya.
- Nidya Putri
- Kamis, 23 Januari 2020 - 16:46 WIB
WowKeren - Pemerinta melalui Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintahan. Sehingga, nantinya hanya akan ada 2 macam status pegawai yang bekerja di pemerintahan, yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sayanganya, keputusan tersebut tak sejalan dengan Gubernur Banten Wahidin Halim. Wahidin bahkan akan mempertahankan pegawai honorernya yang berjumlah 6.326 orang.
Alasan Wahidin melakukan hal tersebut dikarenakan para honorer telah lama mengabdi dan membutuhkan nafkah untuk menghidupi keluarga mereka. "Itu 6.000 (honorer) kami punya duit, kami gaji saja," kata Wahidin di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Kamis (23/1). "Jangan dipanas-panasin sajalah, bikin resah saja."
Lebih lanjut, ia menegaskan jika tak baik bila pemerintah memecat begitu saja para tenaga honorer. "Saya gubernur, saya bela. Mereka sudah lama kerja, terus kami pecat gitu? Nggak lah," tegasnya.
Ia kemudian mengatakan jika APBD Banten masih mencukupi untuk membayar upah honorer di lingkungan Pemprov. Ia mengatakan jika 18 persen APBD akan digunakan untuk membayar belanja gaji pegawai, karena itu hal ini dinilai cukup untuk menggaji para honorer tersebut.
"Di mana-mana 40-50 persen (APBD) untuk pegawai, strukur APBD kita lebih tinggi untuk pembangunan, untuk pegawai cuma 18 persen," ujarnya.
Dari 6.326 honorer, lanjut dia, rata-rata diberi upah Rp 1,5 sampai Rp 2 juta per bulannya. "Mereka sudah lama di situ, dia punya anak istri," ungkap Wahidin.
Sekedar informasi, total ada sekitar 15 ribu honorer di Banten. Sebanyak 6.326 adalah honorer di lingkungan Pemrov dan sisanya merupakan honorer yang berprofesi sebagai guru SMA dan SMK.
(wk/nidy)
