WowKeren - Penyebaran virus Covid-19 di penjuru dunia semakin meluas, salah satunya di Indonesia. Bahkan di Tanah Air sendiri, virus yang menyerang saluran pernapasan ini mulai masuk ke daerah endemis malaria, terutama di bagian Timur Indonesia seperti NTT, Maluku, dan Papua.

Hal ini tentunya membuat masyarakat harus waspada tak hanya terhadap Covid-19 namun juga penyakit malaria. Direktur Pencegahan dan Pengendalian penyakit Tular Vektor dan Zoonosis Siti Nadia Tarmizi mengatakan penyakit malaria memiliki beberapa gejala yang mirip dengan Covid-19 seperti demam, sakit kepala, dan nyeri otot.

Untuk prosedur layanan malaria sendiri akan mengacu pada protokol pencegahan Covid-19. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi peningkatan kasus malaria. Pasalnya, penyakit malaria sendiri bisa memperburuk kondisi seseorang yang terinfeksi corona. "Penderita malaria dapat terinfeksi penyakit lainnya termasuk Covid-19," kata Siti , Sabtu (25/4) dilansir dari laman Kemenkes.

Dalam upaya perlindungan terhadap petugas layanan malaria dari penularan Covid-19, setiap petugas yang melakukan layanan malaria diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai standar protokol pencegahan Covid-19. Bagi masyarakat harus tetap mengutamakan jaga jarak fisik, memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan menghindari kerumunan lebih dari 5 orang serta menggunakan kelambu untuk menghindari gigitan nyamuk.

Di masa pandemi corona, pemeriksaan diagnostik malaria dilakukan dengan Tes Cepat (RDT) dan pasien dapat segera diberikan pengobatan bila hasil pemeriksaan RDT positif. Pembuatan sediaan darah tetap dilakukan untuk konfirmasi hasil RDT dan evaluasi pengobatan Malaria.

"Ingat Klorokuin yang digunakan saat pandemi Covid-19 bukan obat Malaria lagi sehingga bila sakit Malaria minum Obat Anti Malaria sesuai aturan," paparnya. "Untuk itu perencanaan kebutuhan logistik terutama RDT dan obat anti malaria (OAM) disiapkan mencukupi sampai 2-3 bulan ke depan di fasilitas Pelayanan Kesehatan."

Sementara itu, petugas dinas kesehatan kesehatan provinsi, kabupaten/kota wajib memantau dan mengantisipasi layanan malaria pada saat diberlakukan pembatasan sosial atau karantina wilayah. Perlu diketahui, malaria merupakan salah satu penyakit menular yang berdampak kepada penurunan kualitas sumber daya manusia yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi bahkan berpengaruh terhadap ketahanan nasional.

"Penyebaran malaria tidak mengenal batas wilayah administrasi, maka membebaskan masyarakat dari malaria (eliminasi malaria) memerlukan komitmen global, regional dan nasional," terang Siti. Pemerintah menargetkan pada 2024 sebanyak 405 kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria. Periode 2020-2024 merupakan periode penting dan menentukan dalam upaya mencapai Indonesia Bebas Malaria Tahun 2030.

Upaya pencapaian target Eliminasi Malaria Nasional tahun 2030, didahului dengan tahapan pencapaian daerah bebas malaria tingkat provinsi, setelah seluruh kabupaten/kota mencapai daerah bebas malaria. "Dalam wilayah regional Jawa-Bali sebagian besar kabupaten/kota telah mencapai Eliminasi Malaria," tutupnya.