Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memperkirakan jika kondisi new normal di Indonesia akan berjalan selama empat hingga lima bulan ke depan.
- Nidya Putri
- Rabu, 27 Mei 2020 - 10:37 WIB
WowKeren - Pemerintah Indonesia telah menyiapkan skenario new normal di tengah pandemi corona (COVID-19). Sejumlah daerah pun tengah bersiap menyambut kondisi tersebut.
Menyoroti hal ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memprediksi jika kondisi ini akan berlangsung selama empat hingga lima bulan ke depan. Karena itu, ia meminta perusahaan-perusahaan pelat merah untuk menyiapkan protokol kesehatan agar bisa beroperasi normal di tengah pandemi COVID-19.
"Tidak mungkin langsung (selesai). New normal akan memakan waktu 4-5," kata Erick dalam webminar bertajuk Silaturahome, Selasa (26/5). Menurutnya, kondisi kenormalan baru itu bisa berlangsung cukup lama karena pemerintah belum bisa memprediksi kapan vaksin COVID-19 bisa ditemukan dan diproduksi secara massal.
Oleh karena itu, kondisi new normal tersebut bisa dibagi ke dalam dua fase, yakni tanpa vaksin dan setelah ditemukannya vaksin. "Berarti kalau kita hitung dari bulan ini baru Juni, dimulai. Vaksin misalnya ditemukan Februari, Januari-Februari itu masih sembilan bulan lagi," imbuhnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan agar agar new normal tidak mengganggu kinerja BUMN, jajaran direksi harus dapat menerapkan pola kerja lebih fleksibel yakni dengan menerapkan sistem kerja dari rumah (work from home), virtual meeting dan lain sebagainya.
Selain fleksibel, direksi juga harus memastikan situasi kerja di tempat mereka dijalankan dengan protokol kesehatan ketat mulai dari menjaga kebersihan, menjaga jarak, cuci tangan hingga penggunaan masker.
Arahan lain adalah soal akselerasi teknologi dimana direksi harus mampu membawa BUMN menyesuaikan diri dengan teknologi informasi seperti e-office, digital monitoring dan evaluation, big data analytics dan lain-lain. Erick juga mengakui penerapan protokol kesehatan di kondisi new normal memang tak mudah. Sebab, tiap BUMN memang memiliki kriteria dan pendekatan yang berbeda dalam operasinya.
"Ada beberapa BUMN yang tidak bisa melakukan secara penuh, misalnya di airport, tentu ini dilakukan dengan minimum," paparnya. "Yang lain di pertambangan, misalnya, sistem reporting-nya benar-benar memakai distance, selama bisa pakai digital kita harus lakukan tapi kalau ada yang enggak bisa mau tidak mau kita jaga protokol kesehatannya."
(wk/nidy)
