WowKeren - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui baru saja memperpanjang dan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di Ibu Kota. Epidemiolog dari Universitas Griffith, Dicky Budiman, lantas memberikan saran kepada Pemprov DKI terkait penerapan PSBB transisi ini.

Dicky menyarankan agar Pemprov DKI rutin melakukan monitoring selama penerapan PSBB transisi untuk mengefektifkan pencegahan kasus baru virus corona. "Jadi selama masa transisi ini, pemerintah DKI dan jajarannya ke bawah melakukan monitoring sambil terus dievaluasi apakah pelonggaran ini sesuai dengan harapan, dalam artian tidak menimbulkan adanya kasus baru," jelas Dicky dilansir CNN Indonesia pada Sabtu (6/6)

Menurut Dicky, monitoring dan evaluasi diperlukan demi memastikan seluruh pihak mengikuti aturan new normal yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, tutur Dicky, Pemprov DKI pun bisa bertindak cepat jika hal terjadi tidak sesuai dengan harapan.

Selain itu, Pemprov DKI juga disebut harus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan institusi terkait new normal. "Sehingga masyarakat jadi siap setelah nanti betul-betul PSBB ditiadakan mereka sudah paham apa kewajiban dan peran mereka dalam ikut melandaikan kurva," terang Dicky.

Meski demikian, Dicky mengingatkan bahwa pencegahan penularan COVID-19 bukan cuma tanggung jawab pemerintah saja. Masyarakat juga diminta untuk berpartisipasi dengan cara mematuhi segala imbauan yang disampaikan oleh pemerintah.

Menurut Dicky, ada 3 hal yang harus dihindari masyarakat dalam masa PSBB transisi. Yaitu rapat dekat dengan banyak orang, menjauhi keramaian dan membuat keramaian, serta menghindari berada dalam satu ruangan yang tidak baik.

"Jadi kita semua peran penting untuk melindungi diri kita, keluarga, dan orang lain dari penularan atau tertularnya COVID-19," ujar Dicky. "Jadi kita bisa melakukan peran penting ini dengan cara memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan menaati yang 3 R, yakni ramai, rapat, dan ruang."

Penerapan PSBB transisi di Ibu Kota ini juga dinilai Dicky telah tepat karena berfungsi untuk monitoring dan evaluasi. Namun ia mengimbau bahwa pelonggaran bukan bentuk izin bagi orang berisiko untuk kembali beraktifitas.

"Untuk pegawai yang masuk harus di skrining. Yang berisiko memiliki penyakit komorbiditas, apalagi gangguan ginjal, paru-paru, diabetes, atau obesitas mereka harus tetap dianjurkan diberikan pilihan untuk bekerja diari rumah," pungkas Dicky. "Jadi pelonggaran ini bukan berarti pembolehan terhadap, baik itu orang berisiko atau kegiatan yang berisiko."