WowKeren - Sebanyak 64 kepala sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Menurut kabar yang beredar 64 kepala sekolah ini tidak nyaman justru karena kebebasan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan pada tahun ini.

Menanggapi kabar tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun menerjukan tim untuk memverifikasi pengakuan tersebut. Seperti yang diketahui, kebebasan pengelolaan dana BOS 2020 diberikan Mendikbud Nadiem Makarim dengan alasan kedaruratan kesehatan di masa pandemi COVID-19.

Relaksasi diizinkan mengikuti kebutuhan karena sekolah harus menyiapkan protokol kesehatan ketat jika menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar tatap muka, atau memfasilitasi pembelajaran jarak jauh jika belum memungkinkan.

Berdasarkan hasil tim verifikasi itu, Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang mengatakan bahwa persoalan yang dilontarkan para kepala sekolah itu bukan terkait pengelolaan Dana BOS tahun ini. Namun, para kepala sekolah tersebut merasa tertekan atas tindakan beberapa pihak yang menyatakan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana BOS untuk anggaran 2016-2018.

"Jadi, tidak terkait dengan Permendikbud tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS 2020 maupun kebijakan penyesuaiannya untuk mendukung sekolah dalam menghadapi pandemi COVID-19," katanya lewat keterangan tertulis, Jumat (17/7).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Inhu, Ibrahim Alimin mengonfirmasi jika para kepala sekolah tersebut mengaku hanya ingin menjadi guru biasa saja. "Kemarin, Selasa (14/7), datang enam orang perwakilan kepala sekolah SMP datang ke Dinas Pendidikan. Mereka membawa map banyak yang berisi surat pengunduran diri," ujarnya.

Kabar pengunduran diri dari puluhan kepala sekolah ini tentunya mengejutkan Plt Dinas Pendidikan Inhu. "Dalam audiensi menyatakan bahwa mereka semua mengundurkan diri. Saya selaku kepala dinas sangat terkejut, karena kita baru masuk sekolah SMP pada 13 Juli 2020 kemarin di masa pandemi COVID-19 ini," ungkap Ibrahim. "Kemudian, ada ijazah-ijazah dan rapor yang harus ditandatangani."

Meski begitu, Ibrahim meminta para kepala sekolah untuk tetap masuk kerja. Pasalnya, di awal tahun ajaran baru ini masih banyak pekerjaan yang dilakukan. "Saya meminta kepada mereka tetap bekerja seperti biasa sampai ada keputusan Pak Bupati menerima atau tidak pengunduran diri mereka," pungkas Ibrahim.