WowKeren - Menteri Pendidikan RI Nadiem Makarim tengah menjadi sorotan. Hal ini berkaitan dengan Program Organisasi Penggerak (POP) yang belakangan menuai polemik.

Seperti diketahui, sudah ada 3 organisasi besar yang menyatakan mundur dari program tersebut, yakni Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan terakhir PGRI. Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda menyayangkan hal ini.

"Keluarnya Muhammadiyah dan NU dari POP Kemendikbud menandakan bahwa Mendikbud, Nadiem Makarim tidak layak menjadi seorang menteri," kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis (23/7). "Gagal merangkul dan tidak menghargai, melecehkan dua organisasi besar sebagai motor penggerak pendidikan di Tanah Air."

Ia pun meminta Nadiem untuk meminta maaf pada Muhammadiyah dan NU. Lebih jauh, ia menilai Nadiem telah mengkhianati jati diri pendidikan Indonesia dengan adanya keterlibatan tangan konglomerat. "Kemudian, kami juga meminta sebaiknya Bapak Presiden Jokowi mencopot Nadiem Makarim dari jabatannya untuk selamatkan dunia pendidikan Indonesia," tandasnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Pelaksana harian Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. Saleh menilai Nadiem tidak sepenuhnya memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia. Ia pun yakin jika apa yang dilakukan Nadiem tentu tidak sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi.

"Kebijakan ini pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi," kata Saleh, Jumat (24/7). "Apalagi selama ini, presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas keagamaan lain di Indonesia."

Oleh sebab itu, ia meminta Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Nadiem. Bahkan menurutnya, Jokowi bisa saja mencopot Nadiem dan menggantinya dengan yang lebih kompeten.

"Insyaallah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem ini. Ada banyak sosok dan tokoh yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan."

Saleh menilai jika sejak menjabat sebagai Mendikbud, Nadiem belum berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan. "Alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, justru Nadiem sering menimbulkan kontroversi, polemik dan perdebatan," kata Saleh."