Ini Alasan Pemerintah Kecualikan PAUD Soal Izin Sekolah Tatap Muka di Tengah Pandemi
Nasional
Sekolah di Tengah Corona

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjelaskan alasan kenapa PAUD dikecualikan dalam keputusan sistem pembelajar tatap muka di tengah pandemi.

WowKeren - Pemerintah telah menyampaikan keputusan terkait kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Doni Monardo, menyampaikan bahwa sekolah yang berada di zona hijau dan kuning diperbolehkan menerapkan pembelajaran tatap muka.

Namun, keputusan untuk kembali menggelar sekolah tatap muka ini hanya berlaku bagi siswa di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK saja. Sedangkan untuk PAUD dikecualikam.

"Untuk PAUD, hanya bisa dilakukan 2 bulan setelah mulainya implementasi tatap muka tersebut," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam konferensi pers, Jumat (7/8). Nadiem mengatakan keputusan tak membuka langsung PAUD, didasari pada besarnya resiko penularan.


"Kami memilih untuk menunda PAUD karena protokol kesehatan di level PAUD resikonya lebih sulit melaksanakan protokol kesehatan untuk anak level umur TK," terangnya. Hal ini juga berlaku pada sekolah madrasah dan sekolah berasrama.

Nadiem mengatakan pembukaan bagi sekolah tersebut akan dilakukan secara bertahap. "Kita lebih hati-hati dengan sekolah madrasah dan sekolah berasrama," ungkapnya. "Kita ada masa transisi selama 2 bulan pertama, baru kita akan melakukan implementasi kebiasaan baru."

Sebelumnya itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengaku bahwa kebijakan ini juga disesuaikan dengan kebijakan Pemda setempat. "Nah, untuk daerah yang zona hijau, tidak ada kasus baru dan tidak terdampak, ini sudah dimulai kegiatan belajar-mengajar tatap muka secara langsung, tetapi menurut penjelasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu sebelumnya, maka kita bisa melihat tidak semua daerah yang telah diberi kesempatan untuk memulai kegiatan belajar tatap muka itu mau melakukannya," terangnya.

"Ini sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat bahwa kesempatan diberikan kepada zona hijau," sambungnya. "Namun keputusan melakukan kegiatan belajar tatap muka kembali kepada pengelola sekolah, yaitu para guru yang mana nanti dibimbing oleh kepala dinas pendidikan yang ada di daerah, termasuk partisipasi dari orangtua."

(wk/nidy)

You can share this post!

Related Posts