WowKeren - Genap 3 tahun Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tiga tahun memimpin ibu kota, Anies mendapatkan sejumlah catatan hingga kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Adapun pengkritik Anies berasal dari Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD DKI. Anggota Fraksi PD DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebut Anies selama ini terkesan melakukan one man show. Hal ini ditunjukkan Anies dengan sering mengambil kebijakan sendiri tanpa mau berkoordinasi dengan DPRD DKI.

"Kalau mau bikin kebijakan ajak DPRD ngomong, kan beberapa kali sendiri, ajak DPRD ngomong, itu beberapa kali saya sudah bilang, libatkan seluruh komponen masyarakat," ujar Mujiyono seperti dilansir dari Detik, Kamis (15/10). "Di DKI ini kan banyak tokoh yang senior."

"Ajak ngomong jangan one man show, artinya jangan sendirian," sambungnya. "Memang berdasarkan SKB dua menteri, pemprov dalam kondisi seperti ini bisa ambil kebijakan sendiri, tapi jangan lupa Jakarta ini milik bersama."

Tak hanya itu, Anies juga diminta untuk segera merevisi dan bahkan menurunkan standar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI agar tidak terlalu optimis namun realistis. Pasalnya, hal itu dapat menjadi patokan apabila Anies tidak memenuhi janjinya saat masa kampanye beberapa tahun lalu.

"Revisi RPJMD. revisinya harus disesuaikan dengan kondisi Covid jangan terlalu optimis, harus realistis. Jadi kalau janji kampanye yang kemaren nggak terwujud jangan terlalu memaksakan," desak Mujiyono. "Revisi target RPJMD, turunin targetnya, terus lebih mau berkomunikasi dengan DPRD."

"Jadi lebih intens lah, kalau kemarin pasif kita datang didengerin, kita protes dengerin," sambungnya. "Kalau sekarang ajaklah setiap kebijakan, ajak ngomong kita, jangan jadikan pandemi alasan nggak koordinasi, karena kami lakukan fungsi kami sebagai fungsi pengawasan dari duitnya rakyat. Kebijakan untuk rakyat Jakarta dan seterusnya."

Sementara itu, Anies menanggapi terkait 23 janji kampanyenya untuk DKI Jakarta. Ia menyebut 23 janji kampanye yang bermula dari dasar keadilan sosial tersebut telah diterjemahkan menjadi Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Selanjutnya, KSD tersebut dibuat menjadi program kerja olehnya yang bisa selesai dalam waktu satu tahun atau lima tahun masa kepemimpinannya.

"KSD ini lalu diturunkan secara teknokratif dalam setiap program-program yang ada di DKI, kalau kita ingat sesudah masa pilkada menunggu sampai masa pelantikan itu kan waktunya 5 bulan lebih," jelas Anies. "Itu ada tim yang disiapkan. Lalu itu muncul menjadi dokumen untuk dibawa menjadi tugas pemerintahan."

"Lalu selama lima tahun itu ada yang bisa tuntas tahun pertama, ada yang tuntasnya tahun keempat, tahun kelima," lanjut Mantan Mendikbud ini. "Tapi yang paling penting kita punya matriksnya apa yang selesai kapan. Ini alhamdulillah kita jaga terus insyaallah nanti di ujung awal tahun kelima, kita akan bisa lihat secara lengkap insyaallah semuanya terlaksana."