KSP mengungkap vaksin COVID-19 hanya akan diberikan kepada 75 persen populasi warga demi memunculkan efek herd immunity. Lantas bagaimana nasib yang lain?
- Elvariza Opita
- Jumat, 06 November 2020 - 13:46 WIB
WowKeren - Pemerintah mengungkap informasi terbaru soal rencana vaksinasi COVID-19. Yang terbaru, disampaikan bahwa hanya 75 persen populasi warga Indonesia yang akan menerima vaksin tersebut.
Hal ini sejalan dengan rencana herd immunity yang akan diterapkan, yakni kekebalan kelompok yang tercapai bila sebagian besar populasi sudah kebal. Lantas bagaimana nasib 25 persen warga Indonesia yang tak mendapatkan vaksin tersebut?
"Dengan begitu, 25 persen populasi yang karena alasan tertentu tidak mendapatkan imunisasi, akan mendapatkan manfaat perlindungan juga," terang Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Brian Sri Prahastuti, Jumat (6/11). "Karena virus yang beredar di masyarakat sudah sangat sedikit."
Lebih lanjut dijelaskan Brian, program imunisasi ini dilakukan dengan tujuan utama. Yakni menurunkan angka kesakitan (morbiditas) dan menurunkan angka kematian (mortalitas).
Merujuk pada tujuan tersebut, tentunya dilakukan pengembangan vaksin Corona yang paling efektif dan aman. Prinsip yang sama pun dilakukan untuk vaksin COVID-19, sehingga setelah pengujian di ruang laboratorium, akan diikuti dengan uji klinis pada manusia.
Dijelaskan Brian, vaksin yang sebenarnya sudah lolos uji klinis fase II boleh dibilang telah efektif dan aman. Namun kemudian diperlukan uji klinis fase III yang melibatkan hingga ribuan relawan uji demi melihat efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi, sekecil apapun kemungkinannya.
Nantinya yang memproduksi vaksin pun adalah PT Bio Farma (Persero) yang sudah memiliki kredibilitas tinggi secara internasional. Terbukti dari munculnya wacana Indonesia akan menjadi pusat pengembangan vaksin COVID-19 di Asia Tenggara.
Oleh karena itu Brian meminta masyarakat untuk tidak ragu terhadap program vaksin ini. Ditambah dengan pemerintah aktif melibatkan Indonesia In Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) demi memastikan keamanan produk.
BPOM akan bertanggung jawab dalam memberikan izin edar darurat (EUA). "Tentunya persetujuan tetap akan diberikan ketika uji klinis tahap tiga telah selesai dilakukan, dan minimal interim report sudah diserahkan oleh lembaga yang melakukan uji klinis tersebut," tutur Brian.
(wk/elva)
