WowKeren - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil telah menyalahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait kasus kerumunan massa. Ia bahkan meminta Mahfud untuk ikut bertanggung jawab atas kasus kerumunan yang dipicu oleh kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Hal ini justru membuatnya mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Partai Demokrat menilai jika Mantan Wali Kota Bandung itu seharusnya tidak menyalahkan orang lain. Pasalnya, tanggung jawab untuk menjaga keamanan masyarakat harus dilakukan oleh semua elemen sesuai tugas dan fungsinya (tupoksi), termasuk Ridwan Kamil sendiri sebagai Gubernur.

"Ya kita itu kan punya sistem pemerintahan, kalau semuanya mengatur kepada sistem pemerintahan yang benar itu kan sudah punya tanggung jawab masing-masing," kata Elite PD Syarief Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta seperti dilansir dari Detik pada Rabu (16/12). "Jadi lagi-lagi siapa yang bertanggung jawab, semuanya. Intinya semua orang harus bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya."

"Jadi tidak elok kalau saling melempar tanggung jawab, kadang-kadang pejabat itu biasanya yang dituntut itu bekerja melebihi daripada tupoksinya," sambungnya. "Nah itu malah lebih bagus, lebih care terhadap apa yang diharapkan pemerintah bukan mengurangi, tapi harus melakukan lebih banyak."

Tak hanya Demokrat, PKB juga melontarkan kritik terhadap Ridwan Kamil yang justru menyalahkan Mahfud MD dalam kasus kerumunan di Megamendung. Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menilai seharusnya Ridwan Kamil tidak membuat kegaduhan dan berusaha menjaga seluruh elemen agar tetap bisa bersatu.

"Esensinya buat Kang RK, jangan buat kegaduhan baru dengan diksi saling menyalahkan, apalagi melempar opini barang yang sudah lewat," kata Anggota Komisi III DPR ini. "Semua pemangku negara harus ikut tangani pandemi dan permasalahan bangsa, stabilitas keamanan dan ketertiban merupakan wibawa negara.

"Harus solid, saling menopang selesaikan permasalahan bangsa," sambungnya. "Permasalahan bangsa harus segera diselesaikan, apalagi kita harus segera mengembalikan kepercayaan dunia internasional bahwa Indonesia pasca pandemi nanti siap reborn."

Sebelumnya, Ridwan Kamil menyampaikan kritikannya terhadap Mahfud setelah menjalani pemeriksaan kasus kerumunan di Polda Jawa Barat. Ridwan Kamil diperiksa menjadi saksi atas kasus kerumunan di Megamendung beberapa waktu lalu.

"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini," ujar Ridwan setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat seperti dilansir dari Detik, Rabu (16/12). "Pertama menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan."

"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara 'Selama tertib dan damai boleh', sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa," lanjutnya. "Nah sehingga ada tafsir ini seolah-lah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar dan lain sebagainya."