Menurut Ketua Dewan Pertimbangan IDI Zubairi Djoerban, posisi Menkes adalah posisi manajerial yang mengatur jalannya kementerian mengatasi berbagai persoalan kesehatan
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 23 Desember 2020 - 16:44 WIB
WowKeren - Penunjukan Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto cukup menuai sorotan. Pasalnya, Budi sendiri bukan seorang figur yang memiliki latar belakang bidang kesehatan.
Terkait hal ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) turut buka suara. Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban menilai bukan sebuah masalah jika Menkes bukan berlatar belakang tenaga kesehatan.
Menurut Zubairi, posisi Menkes adalah posisi manajerial. Sehingga sosok ini akan mengatur jalannya kementerian mengatasi berbagai persoalan kesehatan.
"Saya kira dokter yang ahli manajemen bagus," kata Zubairi dilansir Kompas, Rabu (23/12). "Orang manajemen yang kemudian paham dan berusaha maksimal memahami permasalahan kesehatan juga bagus menurut saya."
Bagaimana hasil ke depannya, Zubairi mengatakan jika posisi ini memerlukan kerja sama tim yang bagus. Selain itu, Budi juga diharapkan bisa merekrut orang yang tepat sehingga bisa membuat keputusan yang benar-benar bermanfaat.
"Yang penting kan team work-nya nanti bagaimana dia merekrut pembantunya," kata Zubairi melanjutkan. "Yang harusnya memang ahli dalam bidang kedokterannya sehingga keputusannya menjadi bermanfaat."
Lebih jauh, Zubairi yakin jika Budi bisa segera menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya dengan adanya tim yang solid. Sebab menurutnya, Budi memiliki sepak terjang yang cukup lumayan.
"Saya kira Pak Budi Gunadi ini sebelumnya track record-nya bagus," ujar Zubairi melanjutkan. "Namun kemudian harus dibantu oleh tim yang kuat untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan di Indonesia."
Selain masalah pandemi, Indonesia juga memiliki persoalan lain di bidang kesehatan yang juga harus diselesaikan. Ada banyak penyakit lainnya yang menimbulkan kematian terbanyak seperti TBC, HIV/AIDS, dan Narkotika.
Jadi selain masalah COVID-19 banyak masalah lain yang memang perlu diatasi," kata Zubairi. "Jangan sampai terjadi collateral damage artinya masalah kesehatan lain juga harus diperhatikan.
Sebelumnya, peneliti Indef Bhima Yudhistira mempertanyakan keputusan Jokowi tersebut. "Karena orang yang profesional di bidang ekonomi justru ditempatkan di pos kesehatan," ujarnya dilansir Kompas.
(wk/zodi)