WowKeren - Media sosial kembali dihebohkan dengan tangkapan layar yang berisi percakapan mesum sesama jenis. Adapun tangkapan layar ini diunggah oleh akun Twitter atas nama @bottialter pada Jumat (25/12), berisi percakapan mesum sesama jenis dengan perawat diduga di Wisma Atlet.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhilah, memberikan respons keras mengenai hal ini jika memang benar-benar terjadi. Sebab untuk saat ini pihaknya masih belum mendapat laporan mengenai kasus tersebut.

"Sejauh ini, kami belum mendapat info ataupun laporan," ujar Harif dilansir Detik, Sabtu (26/12). "Namun, jika benar, kami mengutuk hal tersebut karena sangat mencoreng citra profesi perawat yang saat ini sedang berjuang (menangani COVID-19)."

Ia mendukung pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh pihak Wisma Atlet. Ia juga tidak keberatan jika diperlukan tindakan tegas untuk itu. "Kami persilakan pihak RSD Wisma Atlet dan Kemenkes mengambil tindakan yang diperlukan," ucapnya.

Sebelumnya, tangkapan layar yang viral di media sosial tersebut menuai kecaman dari para pengguna media sosial. Mereka bahkan banyak yang melaporkan dugaan kasus mesum sesama jenis itu ke akun media sosial Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BNPB, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Sementara itu, Wakil Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad), Brigjen Muhammad Saleh Mustafa mengatakan jika pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran kasus ini.

Oknum perawat yang bersangkutan saat ini sedang diperiksa. Sedangkan pasien COVID-19 yang pertama memberikan pengakuan di media sosial masih belum diperiksa karena kondisinya yang belum sembuh dari virus corona.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen meminta agar pengelola Wisma Atlet dan pihak yang bertanggung jawab bertindak tegas. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

"Baik dari oknum maupun dari tenaga kesehatan," kata dia. "Ini memang tidak mudah karena menyangkut kasus moral, tapi harus ada tindakan agar tidak merugikan pihak tertentu."