WowKeren - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini berada di bawah kepemimpinan Firli Bahuri lebih berprestasi dibanding periode sebelumnya. Adapun KPK era Firli kini baru berusia satu tahun.

"Kalau mau kita objektif, tahun pertama KPK yang sekarang dibandingkan dengan tahun pertama KPK yang sebelumnya itu objektifnya jauh lebih banyak sekarang prestasinya," ungkap Mahfud dalam diskusi virtual pada Senin (28/12). Prestasi KPK era Firli ini, tutur Mahfud, salah satunya tampak dari tertangkapnya dua mantan Menteri Kabinet Indonesia Maju, Edhy Prabowo dan Juliari Batubara.

"Kita ingat Agus Rahardjo menjadi ketua KPK pertama bersama Saut (Situmorang) dan sebagainya itu tahun pertama enggak bisa berbuat apa-apa," ujar Mahfud. "Ini sekarang setahun sudah bisa berani menangkap Menteri, DPR, DPD, DPRD, Bupati, Wali Kota juga ditangkapin juga. Udah lebih banyak saat ini sebenarnya."

Oleh sebab itu, Mahfud mengaku heran jika saat ini masih ada masyarakat yang menilai pemerintah turut melemahkan KPK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyatakan bahwa pemerintah selama ini tidak pernah ikut campur dalam penegakan hukum yang dilakukan KPK.

"KPK itu adalah lembaga di dalam rumpun eksekutif, tetapi bukan bagian dari lembaga eksekutif seperti KPU juga, Komnas HAM," ungkap Mahfud. "Itu kan rumpunnya eksekutif tapi bukan bagian apalagi bawahan eksekutif."

Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sektor penindakan KPK era Firli di satu tahun pertamnya mengalami masalah. "Selama kurun waktu satu tahun kepemimpinan Firli Bahuri, KPK menuai banyak problematika pada aspek penindakan," ungkap peneliti ICW Kurnia Ramadhana pada Rabu (23/12).

Menurut Kurnia, kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di era Firli menurun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, KPK tercatat melakukan OTT sebanyak tujuh kali dan menangkap dua orang Menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Jumlah tersebut dinilai masih jauh lebih sedikit dibanding tahun 2019 yang mencatatkan 21 OTT, tahun 2018 yang mencatat 30 OTT, tahun 2017 yang mencatat 19 OTT, dan tahun 2016 yang mencatat 17 OTT.

Selain itu, Kurnia juga menyoroti penyelesaian tunggakan perkara besar yang tak jelas penanganannya, seperti korupsi e-KTP yang membuat negara rugi sebesar Rp 2,3 triliun. "KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri praktis tidak menyentuh perkara-perkara besar yang selama ini menjadi tunggakan di lembaga antirasuah tersebut," pungkas Kurnia.