Kemendikbud membeberkan perkembangan terkini persiapan rekrutmen 1 juta guru lewat jalur PPPK yang disebut akan menyediakan fasilitas dan gaji setara dengan PNS.
- Elvariza Opita
- Jumat, 29 Januari 2021 - 15:37 WIB
WowKeren - Pemerintah diketahui hendak merekrut 1 juta tenaga pengajar lewat mekanisme pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Lantas sudah sejauh apa persiapan dari rekrutmen yang digadang-gadang bakal memberi gaji dan fasilitas kepada guru setara dengan pegawai negeri sipil tersebut?
Dijelaskan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Iwan Syahril, rekrutmen guru PPPK 2021 ini rencananya dilakukan mulai Maret mendatang. Namun rencana ini bisa diundur hingga April apabila urusan formasi belum selesai disusun.
"Pelaksanaan rekrutmen guru PPPK memang diperkirakan Maret tetapi bisa juga April. Ini masih dalam proses diskusi di Panselnas," terang Iwan, Jumat (29/1).
Sejauh ini, dituturkan Iwan, pihak Kemendikbud terus berkoordinasi dengan daerah agar segera mengusulkan kebutuhan formasi guru PPPK. Namun rupanya hingga kini usulan formasi 1 juta guru itu pun belum tercapai.
"Kami imbau daerah segera mengusulkan formasinya agar masalah kekurangan guru bisa diatasi," kata Iwan, seperti dilansir dari JPNN. "Selain itu guru-guru honorer punya kesempatan tes."
Untuk informasi, nasib guru honorer memang cukup dibuat waswas dalam proses rekrutmen ini. Sebab apabila daerah tempatnya mengajar tak mengajukan usulan formasi PPPK, maka tidak akan bisa ikut rekrutmen guru lewat jalur tersebut.
Perihal belum lengkapnya formasi 1 juta guru PPPK ini turut dibenarkan oleh Ketua Umum DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (FHNK2 PGHRI) Raden Mas Sutopo Yuwono. Ia pun mendorong agar saat ini para guru honorer dan mereka yang mengincar rekrutmen PPPK bisa terus mempersiapkan diri.
"Kami berterima kasih kepada Ketua PGRI Jateng dan Bapak Dirjen GTK karena mau mempercepat rekrutmen satu juta guru PPPK," ujarnya. "Kami berharap pemda mengusulkan kuota sebanyak-banyaknya sehingga terpenuhi kuota satu juta guru PPPK agar masalah honorer tuntas."
Di sisi lain, DPR RI pun enggan berpangku tangan menghadapi program kerja ini. Dilaporkan Komisi X DPR RI sudah membentuk panitia kerja untuk mengawal proses rekrutmen PPPK sekaligus pengangkatan honorer menjadi PNS.
(wk/elva)
