WowKeren - Pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Myanmar, Aung San Suu Kyi, ditahan pada Senin (1/2) dini hari tadi. Penahanan ini terjadi di tengah ketegangan antara pemerintah sipil dan militer Myanmar. Lantas, apa dampak gejolak politik Myanmar ini kepada Indonesia?

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, yang terjadi di Myanmar saat ini adalah murni masalah internal. Hikmahanti menjelaskan bahwa negara ASEAN, termasuk Indonesia, tak berhak melakukan intervensi apa pun.

"Begini yang terjadi sekarang murni masalah internal di Myanmar," papar Himahanto dilansir detikcom, Senin. "Dalam Piagam ASEAN di Pasal 2 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa negara-negara ASEAN tidak akan melakukan intervensi (non-interference) dalam masalah domestik suatu negara."

Hikmahanto menilai saat ini dampak gejolak di Myanmar terhadap Indonesia masih belum tampak. Hal ini dinilainya baru bisa tampak ketika sudah ada pemerintahan yang sah di Myanmar. "Jadi Indonesia pun harus menghormati hal ini dengan tidak melakukan apa-apa sampai ada kepastian dari pemerintah yang sah," terang Hikmahanto.

Sebagai informasi, NLD telah memenangkan 346 kursi atau lebih dari 50 persen kursi di parlemen Myanmar pada November lalu. Namun pihak militer menilai perolehan suara tersebut tidak sah.

Pihak militer juga meminta pemerintah untuk menunda sidang parlemen yang dijadwalkan pada Senin (2/1) hari ini. Selain Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint dan tokoh pemimpin lain juga turut ditahan oleh pihak militer pada dini hari tadi.

Melansir BBC, banyak tentara yang tampak berjaga di jalanan Ibu Kota Myanmar, Naypyitaw, dan kota utama Yangon. Sambungan telepon dan internet di Naypyitaw juga dilaporkan telah diputus.

Menurut anggota keluarga, para tentara mengunjungi rumah-rumah Menteri di beberapa wilayah dan membawa pergi mereka. Pihak militer Myanmar sendiri telah berjanji akan mengikuti konstitusi di tengah kekhawatiran terjadinya kudeta.