Deputi Balitbang Demokrat Syahrial Nasution menilai Moeldoko lebih baik mundur dari kursi Ketua Umum Demokrat versi KLB dibanding mundur dari jabatannya di KSP.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 17 Maret 2021 - 14:22 WIB
WowKeren - Kisruh antara Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono dengan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) yang diketuai Moeldoko masih terus berlangsung. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) nantinya akan menentukan siapa pengurus Partai Demokrat yang sah.
Moeldoko sendiri diisukan akan meninggalkan posisinya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Namun Deputi Balitbang Demokrat Syahrial Nasution menilai Moeldoko lebih baik mundur dari kursi Ketum Demokrat versi KLB dibanding mundur dari KSP.
"Berharap Pak Moeldoko mau mundur sebagai Ketum Partai Demokrat abal-abal jauh lebih mulia," tulis Syahrial di akun Twitter-nya, Rabu (17/3). "Ketimbang kepentingan mendesak mundur dari jabatan KSP."
Menurut Syahrial, jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP merupakan amanah dari Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Syahrial menilai Moeldoko lebih baik melepas jabatan sebagai Ketum Demokrat versi KLB saja.
"Ibaratnya mempertaruhkan kehormatan dengan martabat, tidak sepadan," lanjut Syahrial. "KSP diberi oleh Pak @jokowi, sementara Ketum Abal2 diinisiasi para petualang politik."
Di sisi lain, Demokrat kubu Moeldoko sebelumnya telah menyerahkan kepengurusan hasil KLB ke Kemenkumham. Menurut Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, Kemenkumham menerima permohonan SK kepengurusan mereka dengan baik.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenkumham RI yang telah menerima dengan sangat baik, ramah dan terbuka," ujar Rahmad pada Selasa (16/3). "Ini menjadi contoh pelayanan publik yang sangat baik, terbuka, transparan bagi Pemerintahan Presiden Jokowi."
Menteri Hukum Dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pun membenarkan hal tersebut. "Ya. Mereka sudah menyerahkan ke Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum)," ungkap Yasonna kepada detikcom, Selasa (16/3).
Nantinya, Yasonna juga akan menyesuaikan dokumen hasil KLB tersebut dengan AD/ART Demokrat. Meski demikian, Yasonna masih belum bisa memastikan kapan pihaknya mengeluarkan keputusan terkait hasil KLB tersebut. Pasalnya, Demokrat kubu Moeldoko masih akan diberi waktu jika ada dokumen yang belum lengkap.
(wk/Bert)
