Wacana Menteri Perdaganan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk mengimpor beras 1 juta ton dengan dalih demi menjaga stok nasional yang dikenal sebagai iron stock menuai penolakan dari berbagai pihak.
- Nidya Putri
- Senin, 22 Maret 2021 - 12:26 WIB
WowKeren - Pemerintah berencana untuk mengimpor beras 1 juta ton dengan dalih demi menjaga stok nasional yang dikenal sebagai iron stock. Namun, wacana tersebut rupanya tak mendapatkan respon baik dari berbagai pihak.
Mulai dari kalangan oposisi seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga PDIP sebagai partai pengusung utama pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin juga menolak. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, kebijakan impor sarat dengan kepentingan pemburu rente.
Hasto menyayangkan sikap Menteri Perdaganan (Mendag) Muhammad Lutfi yang masih ngotot melakukan impor beras meski banyak yang menolak. Sikap Lutfi ini, mengabaikan masukan dari menteri terkait dan para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan.
Hasto mengingatkan, basis kekuatan utama pemerintah adalah rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan.
Karena itu, menteri sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik harus senapas dengan kebijakan politik pangan kepala negara. “Termasuk berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani,” katanya.
Lebih lanjut, Hasto menyarankan Luthfi untuk belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan. Karena itu, menteri sebagai pembantu presiden jangan hidup di menara gading.
Sebelumnya, penolakan juga disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Slamet. Ia bahkan mempertanyakan kebiasaan pemerintah yang kerap melakukan impor sejumlah komoditas, terutama produk pertanian.
Bukan tanpa alasan, ia menilai jika pemerintah memiliki proyek food estate atau lumbung pangan seluas 165 ribu hektar di berbagai lokasi yang diklaim mulai panen.
“Artinya pemerintah bisa memberi tambahan hasil panen di luar hasil panen petani biasanya dengan lumbung pangan ini," ujar Slamet dari pernyataan dalam laman resmi PKS, Minggu (21/3). "Lalu untuk apa lagi impor?”
Menurutnya, kebiasaan impor merepresentasikan ketidakberpihakan negara kepada petani dalam negeri. Bahkan bukan tidak mungkin jika suatu saat bukan hanya produk pangan, namun petani pun akan didatangkan dari luar negeri. “Kalau hari ini kita tidak peduli dengan petani dengan mengimpor produk pertanian, maka bukan tidak mungkin tiga tahun ke depan petaninya yang diimpor,” imbuhnya.
(wk/nidy)
