WowKeren - Sebentar lagi pendaftaran Calon Pegawai Negeri (CPNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021 akan segera dibuka. Proses pendaftaran CPNS/ASN 2021 rencananya akan dilakukan di bulan April. Proses pendaftaran CPNS/CASN kali ini terdiri dari Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan sekolah kedinasan.

Teguh Widjinarko selaku Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengimbau para calon pelamar ASN untuk mulai mempersiapkan diri. Ia mengatakan untuk para calon pelamar bisa menyiapkan diri mereka dengan membaca persyaratan dan ketentuan yang berlaku secara teliti. Para calon pelamar juga bisa mencari informasi pendaftaran ASN/PNS 2021 melalui laman serta sosial media resmi milik Kementerian PANRB, BKN, maupun instansi pemerintah yang akan membuka rekrutmen.

Selain itu, Teguh juga menegaskan bahwa perekrutan dilakukan dengan sistem yang tidak menggunakan uang. Artinya bahwa perekrutan CASN/CPNS 2021 dilakukan secara murni dari hasil tes yang dilakukan oleh pelamar, tanpa adanya unsur uang. Maka dari itu, Teguh juga mengimbau bagi para orangtua calon pelamar untuk tidak mempercayai "oknum" yang mengatasnamakan CASN/CPNS 2021 dan meminta uang agar bisa lolos seleksi.

"Untuk para orangtua yang anaknya akan ikut seleksi, percayalah bahwa sistem yang kita bangun ini adalah sistem yang tidak mengandung unsur-unsur menggunakan uang," tutur Teguh, Minggu (21/3). "Kalau ada 'oknum' yang menjanjikan untuk dapat lulus, jangan percaya."

Sebelum membuka pendaftaran pada bulan April 2021, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) akan menetapkan formasi terlebih dahulu. Rencananya formasi tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat.

Pada tahun 2021 ini, pemerintah diketahui membuka sekitar 1,3 juta formasi untuk CPNS dan PPPK. Dari 1,3 juta formasi tersebut, jumlah kebutuhan untuk guru PPPK diketahui sekitar satu juta formasi, pemerintah pusat sebesar 83 ribu, dan pemerintah daerah sebanyak 189 ribu.

Rekrutmen CPNS/CASN 2021 akan diawali dengan sekolah kedinasan di bawah delapan instansi kementerian dan lembaga. Setelah itu dilanjutkan dengan pembukaan pendaftaran guru PPPK, PPPK nonguru, serta CPNS.