Peringatan ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Menurut Herzaky, jika masih nekat maka kubu Moeldoko akan berhadapan dengan tim hukum Partai Demokrat.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 06 April 2021 - 11:49 WIB
WowKeren - Kubu Moeldoko diperingatkan agar tidak lagi mengenakan nama dan atribut Partai Demokrat usai Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak kepengurusan versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Peringatan ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
Herzaky mengingatkan jika kubu Moeldoko masih nekat, maka mereka akan berhadapan dengan tim hukum Partai Demokrat. "Jika mereka masih terus menggunakan nama dan atribut Partai Demokrat, padahal mereka sama sekali tidak punya hak, nanti urusannya dengan tim hukum kami," tegas Herzaky pada Selasa (6/4).
Adapun peringatan Herzaky ini sekaligus respons terhadap kubu Moeldoko yang sempat memintan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membentuk partai baru demi melanggengkan dinasti keluarga. Menurut Herzaku, permintaan membentuk partai baru yang disampaikan oleh juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, tersebut tak perlu ditanggapi.
"Tidak ada yang perlu ditanggapi dari statement gerombolan ini, karena mereka bukan siapa-siapa," terang Herzaky. "Dan tidak ada hubungannya dengan Partai Demokrat."
Lebih lanjut, Herzaky menegaskan bahwa Partai Demokrat pimpinan AHY kini tengah fokus menggelar konsolidasi internal dengan para kader yang terbukti loyalitas, soliditas, kekompakan, dan militansinya. Hal itu dilakukan agar Partai Demokrat dapat segera mengoptimalkan kinerja mereka.
"Dengan demikian, kami bisa segera kembali mengoptimalkan kerja-kerja politik kami membantu rakyat terdampak pandemi," pungkas Herzaky. "Seperti yang sudah kami lakukan selama setahun terakhir bersama kepemimpinan Ketum AHY."
Sebelumnya, Muhammad Rahmad mempersilakan SBY untuk membentuk partai baru dan tidak mengambil alih kepemimpinan Demokrat. Rahmad berbicara atas nama para pendiri Partai Demokrat yang telah mendirikan partai tersebut sejak 2001 silam.
"Jangan mengambil alih kepemilikan Partai Demokrat dari para pendiri, dengan mengelabui para pengurus DPD dan DPC atas nama demokrasi," tutur Rahmad. "Terserah kepada SBY mau dikasih nama apa. Ada yang mengusulkan diberi nama PKC (Partai Keluarga Cikeas)."
(wk/Bert)
