Gaduh Vaksin Nusantara 'Ditolak' BPOM Tapi Malah Diujicoba ke DPR, Satgas COVID-19 Buka Suara
Pexels/Polina Tankilevitch
Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara

Satgas COVID-19 ikut angkat bicara soal Vaksin Nusantara gagasan eks Menkes Terawan Agus Putranto yang tidak mendapat izin uji klinis dari BPOM namun diujicobakan ke DPR RI.

WowKeren - Kontroversi Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bergulir kian panas beberapa waktu belakangan. Pasalnya Badan Pengawas Obat dan Makanan tegas tak mengeluarkan izin uji klinis tahap II, sedangkan kandidat vaksin COVID-19 itu malah diujicobakan kepada sejumlah anggota DPR RI.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pun ikut buka suara soal kontroversi Vaksin Nusantara itu. Juru Bicara Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito hanya menegaskan bahwa pengembangan vaksin harus didasarkan pada kaidah ilmiah dan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Dalam berbagai pengembangan vaksin di Indonesia termasuk vaksin Nusantara, harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang sudah diakui dan sesuai standar WHO," tegas Wiku pada Rabu (14/4). Kendati demikian, ihwal pengembangan vaksin merupakan wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku otoritas resmi.

Hanya saja, pemerintah memastikan bahwa vaksin yang akan diedarkan di masyarakat nantinya akan dipastikan keamanannya terlebih dahulu. "Pada prinsipnya pemerintah akan memastikan efektivitas, keamanan, dan kelayakan dari setiap vaksin COVID-19 yang akan digunakan untuk program vaksinasi," beber Wiku.


Wiku juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengintervensi proses pengembangan Vaksin Nusantara yang belakangan menuai polemik. "Hal tersebut adalah wewenang dari otoritas regulatori obat yaitu BPOM di Indonesia," tegas Wiku.

Polemik Vaksin Nusantara ini kembali mengemuka setelah politikus dan pengusaha kawakan Aburizal Bakrie mengaku sudah menerima suntikan vaksin meski BPOM tak menurunkan izin uji klinis bagi produk tersebut. Belakangan terungkap bahwa sejumlah anggota DPR RI juga menerima Vaksin Nusantara pada Rabu (14/4) ini, bahkan meski mereka juga sudah menerima vaksinasi COVID-19 sebelumnya.

DPR sendiri memang selama ini mendesak BPOM untuk menurunkan izin pengembangan lebih lanjut atas vaksin tersebut. Karena itulah beberapa wakil rakyat berkenan menjadi relawan untuk mendapat suntikan dosis Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto hari ini.

"Bukan hanya sekadar jadi relawan ya, orang kan pasti mempunyai keinginan untuk sehat kan. Kalau untuk massal kan nanti prosesnya di BPOM tapi kalau per orang kan bisa menentukan yang diyakini benar untuk dia," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena, Selasa (13/4).

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts