Jadi Pro-Kontra, Kepala RSPAD Samakan Penelitian Vaksin Nusantara Bak Riset S3
Pexels/cottonbro
Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara

Karena dianggap seperti penelitian mahasiswa doktoral pada umumnya, sang Kepala RSPAD Gatot Subroto menilai riset Vaksin Nusantara hanya butuh izin etik dari KEPK.

WowKeren - Perkara pengembangan Vaksin Nusantara terus menjadi sorotan masyarakat luas. Pro dan kontra mengiringi produk yang tidak mendapat izin uji klinis tahap II dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) namun jalan terus dengan dukungan sejumlah anggota DPR RI serta tokoh nasional.

Penelitian atas vaksin yang digagas eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu pun terus dikembangkan di RS Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Lantas menanggapi berbagai kontroversi yang mengiringi Vaksin Nusantara, apa kata Kepala RSPAD Letjen TNI Albertus Budi Sulistya?

Rupanya Albertus menanggapi "santai" kontroversi yang ada lantaran menganggap riset Vaksin Nusantara selayaknya biasa dilakukan mahasiswa S3. Dengan demikian, penelitian tetap bisa dilakukan meski hanya mengantongi izin etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK).


"Intinya bahwa penelitian itu (Vaksin Nusantara) sama dengan penelitian mahasiswa S3 atau penelitian eksperimental yang lain," terang Budi, Kamis (15/4). "Itu kan bisa aja dilaksanakan asal ada ethical clearance atau izin etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan."

Pada kesempatan itu, Budi juga membahas soal aspek Good Clinical Practice (GCP) yang menjadi alasan BPOM enggan menurunkan izin uji klinis fase II. "Tentunya dengan tuntutan penelitian dilaksanakan secara Good Clinical Practice," tegas Budi, dikutip dari CNN Indonesia.

Bahkan sebelumnya Budi juga menilai Vaksin Nusantara bisa menyebabkan Indonesia bersaing dengan kemajuan riset ilmiah internasional. "Ini menjadi penemuan yang luar biasa dan aman. Indonesia akan sejajar dengan negara-negara besar dan memiliki harga diri bangsa, sekaligus akan membantu perekonomian nasional," jelas Budi.

BPOM sendiri telah menyampaikan sejumlah kejanggalan dari penelitian Vaksin Nusantara dan menegaskan tak turunnya izin uji klinis semata karena temuan-temuan tersebut. Kendati demikian beberapa tokoh nasional mendukung pengembangan riset ini, seperti Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mantan Menkes Siti Fadilah, sampai pengusaha Aburizal Bakrie.

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts