Satgas COVID-19 'Bantah' Vaksin Nusantara Karya Anak Bangsa Lewat Fakta Mengejutkan Ini
AP Photo
Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara

Pihak yang pro atas pengembangan Vaksin Nusantara mengklaim produk gagasan eks Menkes Terawan Agus Putranto itu sebagai karya anak bangsa, yang kini 'dibantah' Satgas COVID-19.

WowKeren - Vaksin Nusantara terus mendapat dukungan dari DPR RI dengan dalih merupakan karya anak bangsa. Namun tampaknya klaim itu harus dikaji ulang menyusul penjelasan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 berikut ini.

Dalam siaran persnya pada Kamis (15/4), Juru Bicara Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut bahwa Vaksin Nusantara sejatinya dikembangkan di Amerika Serikat meski menyandang kata "nusantara". "Vaksin Nusantara adalah jenis vaksin yang dikembangkan di Amerika dan diujicobakan di Indonesia," kata Wiku dalam jumpa pers virtualnya.

Pernyataan Wiku ini sendiri mendukung penjelasan sebelumnya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebab berkali-kali BPOM menjelaskan bahwa Vaksin Nusantara dikembangkan dengan lebih banyak campur tangan pihak asing, bahkan penelitinya lebih didominasi dari Amerika Serikat.

Wiku pun menegaskan kembali perihal prinsip pemberian izin dari BPOM adalah apabila memenuhi aspek yang dipersyaratkan. "Terutama dalam aspek keamanan, efikasi, dan kelayakan. Selama memenuhi kriteria, pemerintah akan memberikan dukungan," jelas Wiku.


Karena itulah, Wiku tegas mewanti-wanti kepada tim pengembang Vaksin Nusantara. Yakni bahwa vaksin tersebut harus dikembangkan dan berkoordinasi dengan BPOM sebagai otoritas berwenang pemberian izin penelitian serta edar vaksin.

"Diharapkan tim pengembang Vaksin Nusantara dapat berkoordinasi dengan baik dengan BPOM," pungkas Wiku. "Agar isu yang ada terkait vaksin ini dapat segera terselesaikan."

Sedangkan terkait tidak turunnya izin uji klinis fase II ini, dijelaskan BPOM, semata agar pengembang Vaksin Nusantara melakukan perbaikan mutu uji klinisnya. Mulai dari kaidah penelitian, metode produksi, kualitas bahan, hingga bukti manfaat dan keamanannya.

"Jika ada pelaksanaan uji klinik yang tidak memenuhi standar tahapan preklinik, uji klinik, harus memenuhi poin-poin dalam protokol tapi tidak dilakukan, tentunya akan mengalami masalah sendiri," tegas Kepala BPOM, Penny Lukito. "Tahapan-tahap tersebut tidak bisa diabaikan."

Meski "ditentang" BPOM dan sejumlah pakar kesehatan, penelitian Vaksin Nusantara didukung kuat oleh DPR RI dan sejumlah tokoh nasional. Salah satu yang jelas mendukungnya adalah Kepala RSPAD Gatot Subroto Letjen TNI Albertus Budi Sulistya yang menyamakan riset kontroversial ini selayaknya penelitian mahasiswa S3.

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts