Kepala LBM Eijkman Amin Soebandrio membenarkan jika Vaksin Nusantara bisa memicu respons antibodi COVID-19 namun tidak cocok untuk vaksinasi massal. Mengapa demikian?
- Elvariza Opita
- Kamis, 15 April 2021 - 21:26 WIB
WowKeren - Sejak pertama kali menjadi pemberitaan di Indonesia, Vaksin Nusantara terus menemui pro dan kontra. Kali ini kontroversi atas vaksin COVID-19 yang digagas oleh eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kembali mengemuka karena "perseteruan" antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan DPR RI.
Hingga kini BPOM diketahui tak memberi izin uji klinis fase II untuk Vaksin Nusantara, sedangkan sejumlah anggota DPR malah berkenan menjadi relawan. Polemik yang bergulir pun memancing banyak komentar, termasuk dari Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Amin Soebandrio.
Amin pun mengungkap fakta penting, bahwa Vaksin Nusantara tidak bisa dikembangkan untuk vaksinasi massal. Pasalnya Vaksin Nusantara menggunakan prinsip terapi sel dendritik yang diambil dari orang-orang bersangkutan yang lalu dicampurkan dengan antigen virus penyebab COVID-19.
Baru setelahnya sel yang sudah dicampur antigen itu disuntikkan kembali ke orang yang sama. Yang harus menjadi sorotan, sel dendritik ini harus dan hanya bisa disuntikkan kepada pendonornya sehingga bersifat spesifik.
"Jadi harus disuntikkan kepada orang yang sama," ujar Amin dalam kuliah umum daring bertajuk "Seputar Vaksinasi COVID-19; Kenali Jenis dan Efek Samping", Rabu (14/4). "Kalau disuntikkan kepada orang lain mungkin akan ada reaksi yang namanya GvHD (Graft versus Host Disease)."
Apa maksudnya? "Sebab, setiap sel orang itu punya KTP sendiri. Jadi ketika dimasukkan ke tubuh orang lain, akan terjadi penolakan," imbuh Amin.
Menurut Amin, Vaksin Nusantara mungkin ampuh memicu respons imun. Namun jelas vaksin dengan basis sel dendritik ini tidak bisa dipakai untuk vaksinasi massal karena bersifat spesifik individu tertentu.
Perihal basis sel dendritik ini sendiri dijagokan sebagai kelebihan Vaksin Nusantara oleh peneliti utama uji klinis fase II vaksin tersebut, Kolonel Jonny. Namun Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Miko Yunis Wahyono menegaskan prinsip yang sama membuat Vaksin Nusantara cenderung lebih mahal dan tentu saja hanya bisa untuk kalangan berada.
(wk/elva)
