Kemenhan telah mengajukan proposal untuk pendanaan pembelian alutsista senilai Rp1,7 kuadriliun. Tetapi DPR RI belum puas dengan penjelasan Menhan, maka dari itu pihaknya akan memanggil Kemenkeu.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Kamis, 03 Juni 2021 - 12:33 WIB
WowKeren - Menjaga keamanan wilayah Indonesia khususnya di setiap perbatasan tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Maka dari itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto merencanakan untuk membeli alutsista sebagai alat penunjang untuk menjaga keamanan wilayah Indonesia.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah mengajukan proposal dana APBN-nya hingga hampir USD125 miliar atau setara dengan Rp1,7 kuadriliun. Mengetahui hal tersebut, DPR RI meminta Prabowo untuk menjelaskan anggaran dana tersebut dialokasikan untuk apa saja.
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengatakan bahwa pihaknya tidak puas dengan penjelasan Prabowo terkait pembelian alutsista senila Rp1,7 kuadriliun. Apalagi dengan cara berutang. Sehingga, Komisi I akan memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) beserta Bappenas.
Seperti yang diketahui, DPR RI telah menggelar rapat bersama Prabowo untuk membahas pengadaan alutsista tersebut. Dalam rapat tersebut, Prabowo membeberkan sejumlah rencana modernisasi alutsista, termasuk pembelian senilai Rp1,7 kuadriliun.
Meski demikian, Komisi I DPR RI belum mengambil keputusan terkait dengan perencanaan pembelian alutsista tersebut. Hal itu dikarenakan pihak DPR RI masih belum puas dengan penjelasan yang telah disampaikan Prabowo.
"Kalau kita puas, sudah ada keputusan menyetujui dong, kan poinnya kita belum ada persetujuan," terang Effendi usai rapat di Jakarta, Rabu (2/6). "Kita baru mendengar dan selanjutnya kita akan mengundang pemangku kepentingan yang lain yaitu Menkeu dan Bappenas."
"Saya juga usul Gubernur BI agar kita secara fiskal secara moneter bisa tahu kemampuan kita sampai 2044 itu betul enggak sih kita mampu mengembalikan utang itu," imbuhnya.
Effendi menuturkan bahwa penjelasan dari Prabowo saat rapat berkukuh jika pendanaan dengan cara berutang tidak akan mengganggu APBN. Akan tetapi, Effendi berpendapat sebaliknya.
"Tapi kata beliau (Prabowo), selalu berkutat bahwa ini kan enggak mengganggu APBN," ungkap Effendi. "Wong namanya utang ya utang, kamu utang terus seluruh rakyat Indonesia sampai 2044 harus bayar, masa enggak membebani?"
(wk/tiar)
