Padahal sedianya, puluhan pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan tersebut baru akan diberhentikan pada 1 November sesuai dengan SK Nomor 652 Tahun 2021.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 15 September 2021 - 15:50 WIB
WowKeren - Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum selesai. Baru-baru ini beredar kabar bahwa pemberhentian 57 pegawai KPK yang tak lulus TWK ini akan dipercepat menjadi 1 Oktober 2021.
Padahal sedianya, puluhan pegawai tersebut baru akan diberhentikan pada 1 November sesuai dengan SK Nomor 652 Tahun 2021. Menanggapi kabar tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri pun buka suara.
Firli menegaskan bahwa KPK akan memberikan penjelasan terkait pemberhentian dengan hormat 57 pegawai non-aktif tersebut pada waktunya. "Nanti ada waktunya dijelaskan oleh KPK kepada publik," tutur Firli pada Rabu (15/9).
Oleh sebab itu, Firli meminta masyarakat untuk tidak memiliki spekulasi negatif terlebih dahulu. Masyarakat diminta untuk menunggu keterangan resmi dari KPK.
Menurut Firli, pihaknya saat ini tengah sibuk menyiapkan pelantikan 18 pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan bela negara untuk menjadi ASN. "Kita lantik dan ambil sumpah yang 18 pegawai dulu ya," kata Firli.
Sebagai informasi, sebanyak 18 pegawai KPK yang sebelumnya tak lulus TWK telah mengikuti pelatihan dan pendidikan bela negara pada 22 Juli hingga 20 Agustus 2021 lalu. Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, materi diklat tersebut terdiri dari studi dasar, inti, dan pendukung.
"Para pegawai ini sebelumnya telah mengikuti diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Pertahanan RI. Mereka telah mendapatkan materi diklat meliputi studi dasar, inti, dan pendukung," jelasnya.
Di sisi lain, 57 pegawai KPK yang tak lulus TWK telah mengajukan ugatan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA), namun ditolak. Penyidik senior KPK Novel Baswedan yang merupakan salah satu pegawai tak lulus TWK menyatakan bahwa kini satu-satunya harapan mereka hanyalah Presiden Joko Widodo.
(wk/Bert)
