WowKeren - Kementerian Agama (Kemenag) baru-baru ini telah melakukan perubahan terhadap logo halal Indonesia. Kini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag membuka pengajuan sertifikasi halal gratis bagi 25 ribu Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham mengatakan bahwa hal tersebut nantinya akan disalurkan melalui program Sehati sepanjang tahun 2022 ini. "Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) akan kita mulai bulan Maret ini sampai Desember 2022. Berlaku sepanjang tahun," ujar Aqil dalam keterangannya di Jakarta, dilihat pada Senin (21/3).

"Bagi UMK yang mendaftar akan mendapatkan prioritas. Kementerian Agama menyediakan kuota 25.000 UMK yang akan difasilitasi secara gratis tahun ini," lanjut Aqil.

Lebih lanjut, Aqil mengatakan bahwa Program Sehati Kemenag sendiri sempat diluncurkan pada tahun 2021 lalu. Hal ini merupakan program kolaboratif antara BPJPH Kemenag dengan sejumlah kementerian, intansi, swasta, platform digital, perbankan, dan pemerintah daerah.

Kemudian Aqil menyebutkan bahwa kuota 25 ribu hanya digunakan untuk fasilitasi UMK yang memenuhi syarat bisa melakukan pernuataan mandiri kehalalan produknya atau yang dikenal dengan halal-self-declare. Untuk bisa mendapatkan fasilitas ini, maka UMK haru memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan BPJPH.

"Tapi tak usah khawatir karena UMK juga bisa mendapatkan fasilitasi pembiayaan gratis dari kementerian lain, dinas-dinas di pemda, perbankan, dan juga instansi swasta," papar Aqil. "Jumlahnya variatif, seperti tahun 2021 ada 112 lembaga/fasilitator yang menyediakan anggaran biaya sertifikasi halal bagi UMK. Total anggaran mencapai Rp16,5 miliar. Pelaku usaha yang mendapat manfaat sebanyak 7.160 UMK."

Selanjutnya Aqil menambahkan bahwa terkait pembiayaan sertifikasi halal dari kementerian/lembaga lain saat ini tengah dikonsolidasi dengan berbagai pihak. Ia pun menyatakan telah mengadakan kunjungan ke berbagai pihak untuk memperoleh fasilitasi pembiayaan UMK bersertifikasi halal.

Aqil mengungkapkan targetnya di tahun 2022 ini bisa mencapai 10 juta produk halal yang disertifikasi halal. Dalam mendukung program tersebut, ia mengklaim telah menjalin komunikasi dengan pihak kementerian terkait di antaranya Kantor Staf Presiden (KSP), KNEKS, Kadin, Asosiasi Usaha, Gubernur, dan juga perbankan.