Mahfud MD bakal mengambil tindakan serius kepada Khilafatul Muslimin jika terbukti mengancam ideologi Indonesia. Mahfud menegaskan tak boleh ada gerakan yang ancam ideologi Indonesia.
- Amelia Nur Fatimah
- Senin, 20 Juni 2022 - 23:51 WIB
WowKeren - Aparat terus mengusut kasus Khilafatul Muslimin yang diduga kuat mengajarkan dan menyebarkan paham radikal menolak ideologi Pancasila. Mahfud MD pun ikut buka suara mengenai persoalan tersebut.
Selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan akan menindak tegas Khilafatul Muslimin jika mengancam ideologi. Mahfud menyampaikan penindakan dilakukan sesuai aturan. Dia memastikan aparat penegak hukum memperhatikan hak asasi manusia (HAM) dalam merespons gerakan ini.
"Khilafatul Muslimin kita sikat kalau dia mengancam ideologi," ujar Mahfud saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/6).
Terkait 30 sekolah terafiliasi Khilafatul Muslimin, Mahfud menyatakan sudah ada penindakan oleh kepolisian. Mahfud MD pun mengaku telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengusut kasus tersebut.
"Pokoknya tidak boleh ada gerakan-gerakan yang mengancam terhadap ideologi, tapi kita juga harus memperhatikan hak asasi manusia," tegasnya.
Sebelumnya, kepolisian diketahui menangkap sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan Khilafatul Muslimin. Rangkaian penangkapan dilakukan usai pawai kebangkitan khilafah di Jakarta Timur beberapa waktu lalu.
Dalam pengembangan kasus, polisi menemukan sekolah terafiliasi Khilafatul Muslimin. Sekolah-sekolah itu sebut telah mengajarkan bahwa ideologi khilafah bisa menggantikan Pancasila.
"Kita juga mendapatkan data bahwa ada beberapa sekolah, hampir 30 sekolah yang sudah terafiliasi dengan ajaran khilafah. Yang mana ini dilakukan atau penanggung jawabnya dalam ormas Khilafatul Muslimin ini adalah tersangka AS," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E. Zulpan.
Sementara, Wakil Kepala Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Rama Samtama Putra mengatakan pihaknya akan menertibkan satu pesantren lagi di wilayahnya dalam beberapa waktu ke depan. Rama mengatakan jajaran Pemkot Bekasi memiliki tim Pengawasan Aliran Keagamaan dan Kepercayaan (Pakem). Tim ini bertugas mengawasi kegiatan-kegiatan yang diduga berseberangan dengan aturan pemerintah.
"Sebenarnya tidak satu, ada satu lagi, nanti kita akan terjun langsung tim untuk menertibkan," ungkap Rama saat ditemui wartawan di PPUI.
Menurutnya, siapapun yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, sosial, dan lainnya yang tidak berdasar pada Pancasila akan berhadapan dengan aparat.
"Tentu akan berhadapan dengan aparatur dalam hal ini ada piranti-piranti, ada undang-undang yang mengatur itu semua," tegasnya.
Meski demikian, Rama enggan menyebutkan detail pesantren tersebut. Ia hanya mengatakan Polres Bekasi dan sejumlah instansi terkait akan menindak keberadaan pesantren tersebut. "Ada ada nanti ada, pesantren biar kalian menebak-nebak nanti," pungkas Rama.
(wk/amel)
