52 anggota Khilafatul Muslimin di wilayah Surabaya mendeklarasikan diri untuk setia pada Pancasila dan NKRI. Deklarasi dilakukan di depan Forkompinda Jawa Timur.
Polda Metro Jaya telah memberi instruksi penghentian seluruh aktivitas Khilafatul Muslimin di wilayah mereka. Di lain pihak, Wapres Ma'ruf Amin turut memberikan respons atas kasus tersebut.
Sebelumnya, Ketua FKPT Banten Amas Tadjuddin mengatakan bahwa beberapa mantan anggota Khilafatul Muslimin aktif di sejumlah organisasi dan partai politik. Salah satunya bahkan disebut sempat menjadi timses saat Pemilu 2019.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa Khilafatul Muslimin belum dinyatakan sebagai organisasi teroris. Namun Khilafatul Muslimin disebut sebagai organisasi intoleran.
Mahfud MD bakal mengambil tindakan serius kepada Khilafatul Muslimin jika terbukti mengancam ideologi Indonesia. Mahfud menegaskan tak boleh ada gerakan yang ancam ideologi Indonesia.
BNPT turut menyoroti nasib anak-anak yang selama ini belajar di sekolah-sekolah terafiliasi Khilafatul Muslimin. Mereka pun berupaya mengadakan konseling untuk mereka.
Deklarasi tersebut akan digelar di Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah, Bekasi Selatan, pada Senin (20/6) siang ini. Rencana deklarasi ini telah dikonfirmasi oleh Amir Khilafatul Muslimin Bekasi Raya, Abu Salma.
Ada sebuah pondok pesantren (Ponpes) di Kabupaten Maros, Sulsel, yang diduga berafiliasi dengan Khilafatul Muslimin. Atas hal ini, Kemenang Kabupaten Maros pun memanggil pimpinannya.
Sebagai informasi, pemulangan para santri dilakukan setelah pengelola ponpes bertemu dengan unsur musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) di Bekasi Selatan pada Kamis pagi.
Pengurus pesantren Khilafatul Muslimin Bekasi kini memilih memulangkan para santrinya usai polemik spanduk penolakan kegiatan kelompok tersebut di wilayah sekitar.
BNPT menyebut hingga kini belum menemukan adanya indikasi aksi teror yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin. Meski begitu, pihaknya menyebut jika dibiarkan akan sangat berbahaya.
Pihak kepolisian kemudian menyelidiki lebih lanjut soal Khilafatul Muslimin dan mengungkapkan sejumlah fakta mengenai sekolah yang didirikan kelompok tersebut.
Pihak berwenang hingga saat ini masih terus mengusut Khilafatul Muslimin yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Kelompok ini pun dinilai memiliki pandangan yang berbeda dengan Pancasila.
Spanduk penolakan terhadap aktivitas kelompok Khilafatul Muslimin di daerah Pekayon Jaya, Kota Bekasi. Spanduk itu muncul di wilayah pondok pesantren milik Khilafatul Muslimin.
Pihak kepolisian akhirnya menetapkan 23 orang anggota Khilafatul Muslimin sebagai tersangka. Para tersangka itu diproses dari sejumlah Polda yang berbeda.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri bahkan sempat meminta aparat penegak hukum untuk menindak Khilafatul Muslimin karena diduga membuat nomor induk pengganti KTP.
Kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ikut mendapat kritik usai kasus Khilafatul Muslimin heboh. BPIP dinilai terlalu berkutat pada seremoni dan agitasi.
Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin yang berinisial AS ditangkap di Mojokerto, Jawa Timur, pada hari Senin (13/6) sekitar pukul 00.30 WIB.
Fakta-fakta baru mengenai kelompok Khilafatul Muslimin semakin terungkap. Termasuk jumlah anggota Khilafatul Muslimin disebut mencapai puluhan ribu orang pengikut.
Aparat kepolisian kembali menggeledah kantor pusat Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung. Dalam penggeledahan kali ini, polisi turut menyita uang operasional miliaran rupiah.