Banyak Terindikasi Korupsi, Kementerian PUPR Lakukan Pencegahan Dengan Balai Khusus Pengadaan
Nasional

Untuk mencegah maraknya indikasi korupsi di proyek SPAM, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, memisahkan kewenangan pengadaan dalam satu balai tersendiri.

WowKeren - Puluhan proyek Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terindikasi korupsi. Dugaan korupsi dalam temuan KPK tersebut berada di sektor pengadaan barang dan jasa.

Untuk mencegah maraknya korupsi di proyek SPAM tersebut, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, memisahkan kewenangan pengadaan dalam satu balai sendiri. Balai tersebut diberi nama Balai Pengadaan Barang dan Jasa.


"(Indikasi) penyelewengan ada di pengadaan barang dan jasa," ujar Basuki di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, pada 24 Januari 2019. "Makanya nanti tanggal 30 ini nanti saya udah (akan) me-reform semua."

Balai Pengadaan Barang dan Jasa tersebut akan diadakan mulai pekan depan. Basuki juga menjelaskan bahwa selama ini, balai atau satuan kerja pembangunan proyek sudah meliputi empat hal, yaitu perencanaan, lelang, pelaksanaan (pengerjaan), hingga pengawasan proyek.

"Ini nanti terpisah mulai minggu depan. Minggu depan sudah saya latih semua ini jadi balai baru, balai yang menangani khusus pengadaan," terang Menteri PUPR tersebut. "Jadi nanti balai jalan, balai cipta karya, saya bentuk baru dan balai air tidak melakukan lelang lagi."

Sang Menteri juga memastikan bahwa proyek SPAM di beberapa daerah di Indonesia tetap akan dilanjutkan sambil menunggu hasil audit dari Badan Keuangan Pembahasan Pembangunan (BPKP). Sementara itu, untuk wilayah proyek yang dikorupsi, seperti Toba dan Lampung, pembangunan hanya akan dihentikan sementara.

"Yang empat yang masuk, misalnya kemarin Umbulan III, Lampung, Toba, dan Katulampa, itu di police line, jadi berhenti dulu, tapi sisanya jalan terus," jelas Basuki. "Tetap. Tapi diaudit dulu oleh BPKP."

Sebelumnya, indikasi korupsi 20 proyek SPAM ditemukan berdasarkan pengembangan penyidikan kasus yang menjerat empat orang pejabat pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Dalam penyidikan tersebut, KPK menemukan 12 proyek dari tahun anggaran 2017 dan 2018 yang teridentifikasi suap. Jumlah proyek yang terindikasi diselewengkan juga semakin bertambah seirang berjalannya penyidikan.

You can share this post!

Related Posts