WowKeren - Selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, diketahui utang Indonesia bertambah sebanyak Rp1.809,6 triliun dari era sebelumnya. Sampai tahun 2018, total utang pemerintah Indonesia telah mencapai Rp4.418,3 triliun.

Hal ini membuat kubu oposisi gencar mengkritik pemerintahan Jokowi. Salah satunya datang dari bekas Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu.

Said menyebut bahwa Jokowi telah berbohong. Pasalnya, pada saat kampanye 2014 lalu, Jokowi berjanji untuk tidak mengambil utang luar negeri dan tidak akan melakukan impor apabila terpilih menjadi presiden.

"Janji yang tidak terealisasi adalah pelaksanaan program yang tidak mencapai target, tetapi janji yang tidak dilaksanakan atau malah melaksanakan yang sebaliknya adalah bohong," tutur Said di Sekretariat Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jakarta, pada 22 Januari 2019. "Bilang tidak akan impor dan utang, ternyata malah impor dan utang."

Menanggapi hal tersebut, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin pun buka suara. Menurut juru bicara TKN sekaligus Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Arif Budimanta, kritik soal utang pemerintah seharusnya ditempatkan pada konteks yang seutuhnya dan tidak sepotong-sepotong.

Ia menilai kritik tersebut tidak melihat kondisi keuangan negara secara utuh. Arif juga mengingatkan agar masyarakat tak salah paham karena kritik yang berkembang soal utang hanya melihat besarannya saja.

"Namun pada saat bersamaan tidak melihat kondisi keuangan negara," tutur Arif di Jakarta, pada 23 Januari 2019. "Apalagi mengukur keberhasilan dari pemanfaatan dana pinjaman tersebut.”

Terkait dengan janji kampanye Jokowi, Arif pun menjelaskan bahwa utang terpaksa diambil pemerintah. Pasalnya, kala Jokowi pertama kali menjabat dengan wakilnya, Jusuf Kalla, kantong pemerintah sedang dalam kondisi defisit.

Kala itu, defisit keseimbangan primer mencapai Rp93 triliun. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari dana agar pembangunan tidak terhenti.

"Pemerintah sekarang terus memperbaiki kondisi anggaran agar kondisi fiskal lebih sehat,” terang Arif. "Kalau melihat perkembangannya kan pemerintah berhasil.”

Jubir TKN tersebut juga menerangkan bahwa berdasarkan data Kementerian Keuangan, keseimbangan primer 2018 masih mencatat defisit Rp1,8 triliun. Ini menunjukkan rasio 0,01 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih baik dibanding dengan posisi di 2014 ketika rasio masih sebesar 0,88 persen.

"Angka defisit ini merupakan yang terendah sejak 2012," jelas Arif. "Pencapaian harus diapresiasi, karena membuat fundamental APBN kita kuat.”

Tak hanya itu, Arif mengaku bahwa pengelolaan utang sudah dijalankan dengan sangat baik. Sepanjang pemerintahan Jokowi, rasio utang terhadap PDB masih di bawah 30 persen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga sempat meminta masyarakat agar tidak termakan isu tentang utang negara yang parah.