WowKeren - Melakukan ibadah salat subuh adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Sayangnya, tak semua orang mau melakukannya karena pada umumnya di jam-jam tersebut adalah waktu yang nyaman untuk tidur.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kebijakan unik untuk mengimbau para pejabat agar mau salat subuh berjamaah. Mereka menerapkan sistem absen melalui sidik jari atau fingerprint. Kebijakan tersebut berlaku bagi pejabat eselon II yang beragama Islam.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana mengatakan bahwa kebijakan tersebut hanya bersifat imbauan. Ia sendiri menolak jika diminta untuk memberikan fingerprint saat salat berjamaah.

Ia mengaku bahwa ia juga menunaikan salat subuh secara berjamaah di masjid dengan gubernur, namun tidak memberikan fingerprint. Sebab menurutnya, salat subuh merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sehingga, tidak perlu menggunakan absensi.

"Saya salat subuh berjamaah di masjid, ikut gubernur, namun saya tidak fingerprint," kata Tjetjep dilansir dari Antara pada Selasa (5/3). "Salat itu kewajiban, hubungan antara saya dengan Allah SWT jadi tidak perlu absen."

Adapun kebijakan tersebut dibuat untuk memotivasi agar para pejabat lebih rajin menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Pemprov berharap agar dengan adanya kebijakan tersebut para pejabat daerah khususnya yang beragama Islam dapat meningkatkan iman dan takwa mereka.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa salat subuh adalah kebutuhan. "Jadi kalau saya pribadi melakukan salat subuh berjamaah merupakan kebutuhan yang memang harus dilaksanakan," pungkas Tjetjep.

Sementara itu, Kepala Dinas Olahraga Kepri Meifrizon mengatakan bahwa kebijakan absensi sidik jari tersebut sudah tercantum dalam Surat Keputusan (SK). Oleh sebab itu, absensi juga akan berdampak pada besarnya tunjangan kinerja yang akan diterima oleh masing-masing pejabat. "Tentu akan ada pengaruh terhadap tunjangan kinerja daerah kalau tidak hadir," kata Meifrizon.

Meski demikian, ada pula pejabat yang lebih memilih untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang ada di dekat rumahnya. "Salat tidak perlu ikut gubernur karena jam kerja pegawai itu 8 jam dimulai pada pagi hari, bukan subuh," kata salah seorang pejabat eselon.