Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai pelaksanaan Pemilu di Indonesia justru mendatangkan lebih banyak mudarat. Sehingga akan lebih efisien apabila Pemilihan Presiden kembali menjadi kewenangan MPR RI.
- Elvariza Opita
- Sabtu, 10 Agustus 2019 - 17:17 WIB
WowKeren - Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada tahun ini terus menjadi sorotan. Berbagai kritikan dilontarkan atas sistem yang baru pertama kali diterapkan ini. Salah satunya adalah soal Pemilu serentak yang dinilai menelan biaya besar dan proses pemilihan yang rumit.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Dalam pernyataannya saat menghadiri acara paparan hasil Cyrus Network pada Jumat (9/8), Bamsoet bahkan mendukung agar lembaga survei menguji respons masyarakat jika Pemilihan Presiden (Pilpres) kembali menjadi kewenangan MPR RI.
"Pertanyaan saya, kenapa Cyrus Network juga tidak menguji kepada publik," kata Bamsoet di Hotel Ashley, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. "Dengan kejadian kemarin apakah tidak sebaiknya Pilpres dikembalikan lagi ke MPR. Ini dipertanyakan ke publik."
Menurutnya, pelaksanaan Pemilu di Indonesia terlihat sangat ruwet. Selain itu, potensi perpecahan yang mengancam pasca pelaksanaan pesta demokrasi juga begitu tinggi.
"Kalau begini ancamannya, kalau begini keruwetannya, kalau begini biayanya luar biasa, kenapa kok nggak dikembalikan ke MPR," tuturnya, seperti dilansir dari laman Detik News, Sabtu (10/8). "Tapi kan ada keinginan beberapa orang."
"Harusnya Cyrus juga menguji keinginan, ini apakah ada dukungan di publik," imbuhnya. "Kalau itu publik menghendaki (Pilpres) dikembalikan ke MPR, maka mau tidak mau kita amandemen UUD 1945 ini."
Lebih lanjut, menurutnya, sistem Pilpres di Indonesia saat ini lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Bamsoet juga menyinggung penyelenggaraan demokrasi yang seharusnya mengacu pada sila ke-4 Pancasila.
"Karena kita memiliki dasar filosofi sila keempat Pancasila, 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan perwakilan'. Itu dasar kita," ujarnya. " Kita nggak perlu sok demokratis kaya barat, tapi kita punya budaya sendiri."
"Tujuan kita berdemokrasi kan untuk menyejahterakan rakyat," lanjutnya. "Tapi kalau di sini menyengsarakan rakyat dengan kita saling gesek, saling fitnah, ini lebih banyak mudaratnya."
Kendati demikian ia meminta agar gagasannya ini dikaji terlebih dahulu, terutama dilihat dari segi keinginan publik. Sementara itu, hasil survei Cyrus Network menyebut mayoritas publik sudah puas terhadap jalannya Pemilu 2019. Bahkan 95 persen di antaranya menilai Pemilu 2019 berjalan aman dan tertib.
(wk/elva)
