Sindir Anies Baswedan Soal PKL, PSI: Anda Gubernur Bukan Pujangga
Nasional

Juru bicara Hukum PSI, Rian Ernest, menjelaskan bahwa narasi pelanggaran besar dan kecil yang diucapkan Anies sangat berbahaya bagi demokrasi dan dikhawatirkan bisa menimbulkan kebencian di antara warga Jakarta.

WowKeren - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) rupanya tak setuju dengan pandangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait putusan Mahkamah Agung (MA) soal pedagang kaki lima (PKL) yang dilarang berjualan di trotoar dan pinggir jalan. Juru bicara Hukum PSI, Rian Ernest, menjelaskan bahwa pelanggaran besar dan kecil yang diucapkan Anies sangat berbahaya bagi demokrasi. Hal tersebut dikhawatirkan bisa menimbulkan kebencian di antara warga Jakarta.

"Menyampaikan status hukum antara yang miskin dan kaya secara nyata dan vulgar seperti itu hanya akan merugikan warga DKI Jakarta," tutur Rian dalam keterangan tertulisnya dilansir Merdeka pada Sabtu (24/8). "Yang memang sejatinya merupakan melting pot dari berbagai kelas dan latar belakang."


Meski demikian, Rian menegaskan bahwa PSI berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan PKL. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang legal dan dipastikan tak merugikan publik secara umum maupun orang kecil lainnya.

Menurut Rian, Anies memiliki kewenangan untuk menindak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu, Rian mendesak agar pelanggar penggunaan air juga ditindak.

"Semakin aneh pula ketika Pak Anies melontarkan narasi soal pelanggaran penggunaan air yang sepenuhnya merupakan kewenangan Gubernur DKI. Siapapun yang melanggar hukum harus ditindak," jelas Rian. "Gubernur DKI punya kewenangan penuh. Tidak perlu dengan kata-kata. Tapi tindak nyata. Berhentilah beretorika, Pak Anies. Anda Gubernur bukan pujangga. Rakyat butuh kerja bukan makan kata-kata."

Sebelumnya, Anies mempertanyakan mengapa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat kecil justru lebih banyak mendapat sorotan. Padahal, pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, misalnya PKL yang berjualan di trotoar, dilakukan karena mereka butuh.

"Saya sampaikan waktu itu," kata Anies di Jakarta Utara, Sabtu (24/8). "Mengapa kita lebih sensitif terhadap pelanggaran rakyat kecil yang pelanggaran itu dibuat karena aturannya membuatnya harus melanggar, sementara mereka melanggar karena kebutuhan."

Tak hanya itu, Anies juga menyoroti ketidakadilan yang menimpa PKL. Sebab, di luar sana masih ada gedung pencakar langit yang menyedot air dari ratusan meter air sumur.

"Melarang yang kecil berjualan di samping gedung pencakar langit yang menyedot air dari ratusan meter air sumur adalah tindakan yang amat tidak adil," sambung Anies. "Sementara karena kebutuhan ditutup jalannya seakan kota ini hanya untuk mereka yang besar."

You can share this post!

Related Posts
Loading...