Masih belum menemukan solusi tempat, Pemerintah Indonesia sekarang memberi waktu selama seminggu agar para pencari suaka segera meninggalkan lokasi Kalideres, Jakarta Barat.
- Wahyu
- Jumat, 06 September 2019 - 10:34 WIB
WowKeren - Pemerintah Indonesia masih belum menemukan solusi yang tepat terkait permasalahan tempat bagi para pencari suaka yang masih berada di bekas markas Kodim, Kalideres, Jakarta Barat. Nasib para pengungsi yang telah berada di Kalideres ini masih menggantung tidak jelas sejak Pemerintah Kota DKI Jakarta mulai memberhentikan pasokan makanan dan air serta memutuskan aliran listrik sejak Sabtu (31/8) lalu.
Sebelumnya Pemrov DKI Jakarta telah memberhentikan bantuan karena batas waktu yang diberikan kepada para pencari suaka untuk meninggali kawasan Kalideres hanya sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019. Kini para pengungsi hanya mengandalkan seluruh bantuan makanan dan kebutuhan lainnya dari badan kemanusiaan PBB United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
Pemerintah Indonesia sendiri melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berjanji untuk segera menyelesaikan permasalahan ini bersama dengan Menteri Sosial, Gubernur DKI Jakarta dan UNHCR. Namun hingga kini pemerintah masih belum menemukan solusi yang tepat untuk mencarikan sebuah tempat bagi seluruh pencari suaka ini.
Setelah dilakukan rapat dengan Menkopolhukam, Kemensos dan UNHCR, pemerintah memberi batas waktu satu minggu hingga Senin depan (9/9) agar para pengungsi segera meninggalkan wilayah Kalideres. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Taufan Bakri juga menyatakan pihaknya sudah meminta UNHCR untuk segera bernegosiasi dengan para pengungsi agar segera meninggalkan Kalideres.
"Tadi hasil rapat dengan Menko Polhukam, Kemensos, dan UNHCR sampai hari Senin (9/9)," kata Taufan Bakri saat dihubungi pada Kamis (5/9). "Kita kasih waktu UNHCR biar bernegosiasi dengan pengungsi itu."
Sementara perwakilan UNHCR untuk Indonesia Thomas Vargas menyatakan kompleksnya permasalahan pencari suaka yang kini terjebak di Kalideres. Ia mengatakan bahwa banyak dari pencari suaka tersebut yang sudah lama tinggal di Indonesia sehingga sulit untuk dikirim ke negara ketiga. Walau begitu UNHCR tetap berusaha keras melalui jalur advokasi agar para pencari suaka ini dapat diterima di negara ketiga.
"UNHCR berusaha sekuat mungkin untuk mengadvokasikan, termasuk salah satunya agar negara-negara mau menerima mereka di negara ketiga. Namun hal itu bergantung dari negara ketiga yang menawarkannya," kata Vargas di eks Gedung Kodim Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (5/9). "Kami terus mendukung agar negara ketiga menyediakan tempat menetap baru, kami pikir ini alat perlindungan penting yang harusnya negara ketiga berikan."
Thomas Vargas menyebut lamanya pihak UNHCR memindahkan para pencari suaka tersebut karena kewalahan terhadap lonjakan pengungsi yang berada di seluruh dunia dimana sebanyak 70 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan 25 juta diantaranya sebagai pengungsi. Ia berjanji akan terus bekerja sama dengan pemerintah dalam memikirkan nasib para pencari suaka ini untuk dipindahkan di negara ketiga atau dikembalikan ke negara asal mereka.
"Kami akan bekerjasama dengan pemerintah (Indonesia) untuk mencari solusi, apakah itu balik ke tanah airnya kalau memungkinkan. Atau ditempatkan ke negara ketiga yang mau menerima mereka," lanjut Vargas. "Sampai saat itu terjadi kami bekerja sama dengan negara-negara seperti Indonesia untuk memberikan perlindungan sementara."
(wk/wahy)
