Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyebut bahwa Presiden Jokowi berencana untuk menambah 6 posisi Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju.
- Bertilia Puteri
- Senin, 11 November 2019 - 16:32 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo disebut berencana menambah 6 Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Ada enam lagi rencana sih. Rencana," tutur Moeldoko di Jakarta Utara pada Sabtu (9/11). "Tapi saya belum saya pastikan."
Diketahui, Jokowi baru saja melantik 12 Wakil Menteri pada 25 Oktober 2019 lalu. Rencana Jokowi untuk menambah 6 posisi Wakil Menteri ini lantas ditanggapi oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Menurut Puan, hal tersebut tidak sesuai dengan semangat efisiensi dalam pemerintahan. "Jadi kalau kita bicara efisiensi ya tentu saja itu enggak sesuai," tutur Puan di Kompleks MPR/DPR pada hari ini (11/11).
Meski demikian, Puan mengakui bahwa posisi Wakil Menteri sepenuhnya berada di tangan Presiden. Puan sendiri tidak yakin bahwa Presiden Jokowi memang ingin menambah jabatan 6 Wakil Menteri tersebut.
"Tapi kalau kita bicara ini prerogratif Presiden, ya ini prerogratif Presiden," tegas Puan. "Jadi kita tunggu saja, apa iya sih nambah lagi enam?"
Putri Megawati Soekarnoputri tersebut mengaku belum mendengar rencana penambahan Wakil Menteri secara langsung dari Jokowi. Namun ia yakin bahwa sang Presiden akan memikirkan matang-matang rencana tersebut.
Apabila nantinya Jokowi benar-benar menambah 6 jabatan Wakil Menteri tersebut, maka keputusan tersebut dinilai Puan sudah pasti ditimbang secara matang. "Tentu saja penambahan ini enggak efisien, makanya saya menyampaikannya efektif dan baik," tutur Puan.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Dita Indahsari, menilai bahwa rencana penambahan posisi Wakil Menteri bukan lagi bersifat kebutuhan, namun lebih ke akomodasi politik. Ia juga mempertanyakan komitmen Jokowi untuk memangkas birokrasi salah satunya dengan memangkas eselon 3 dan 4 di kementerian dan lembaga.
"Memang itu hak Presiden yang kami hormati," tutur Dita. "Namun pertanyaan kami, apakah ini sejalan dengan harapan Presiden sendiri untuk merampingkan birokrasi?"
(wk/Bert)