Menkeu Sri Mulyani mengaku kesal karena masih menemui Direktorat Pajak yang menjadi mafia korupsi. Hal ini rupanya mendapat perhatian dari KPK. Bahkan KPK bersedia membantu permasalahan ini.
- Nidya Putri
- Rabu, 04 Desember 2019 - 08:43 WIB
WowKeren - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kesal lantaran masih ada kepala kantor pajak yang menjadi mafia korupsi. Padahal ia sudah melakukan reformasi birokrasi untuk mencegah praktik korupsi sejak 15 tahun lalu.
"Kita masih lihat beberapa yang fail," ungkap Sri Mulyani di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (3/12). "Ada di kantor pelayanan pajak yang masih terjadi korupsi, ada yang sifatnya case, Account Representatives, petugas pemeriksanya main-main atau kepala kantornya jadi mafia. Kita punya dua extreme case itu."
Sri Mulyani mengungkapkan belum semua kantor atau unit vertikal DJP berhasil bebas dari tindak korupsi. Tercatat dari 350 kantor pelayanan pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, baru 87 yang mendapatkan gelar wilayah bebas korupsi (WBK) dan 19 kantor mendapatkan gelar wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), padahal Kementerian Keuangan sudah menerapkan kebijakan itu sejak 2015.
Kekesalan mantan pelaksana Bank Dunia itu lantas mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak KPK mengaku siap membantu Kemenkeu untuk membenahi persoalan tersebut.
"Kalau memang Kemenkeu melihat ada persoalan-persoalan lain yang perlu dibenahi, tidak menutup kemungkinan kerja sama seperti itu bisa dilakukan lagi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/12).
Febri kemudian menjelaskan jika hal yang harus dibenahi adalah soal penempatan pengisian jabatan. Seharusnya, Kemenkeu membuat daftar rekam jejak para pejabat sebelum ditempatkan di jabatan tertentu seperti di Direktorat Pajak.
"Atau yang lebih diprioritaskan, bagaimana upaya pencegahan melalui penempatan orang secara tepat dengan melihat integritas orang tersebut atau rekam jejaknya," jelasnya. "Itu bisa juga dilakukan. Jadi kalau Menkeu sudah punya peta siapa orang-orang yang masuk dalam kategori merah, kuning, atau hijau, maka tentu saja orang yang diduga bermasalah tidak tepat menjabat posisi-posisi yang strategis."
Febri menilai jika Direktorat Pajak merupakan institusi vital yang berkontribusi signifikan untuk penerimaan negara. Karena itu, Direktorat Pajak haruslah orang-orang yang memiliki integritas serta komitmen antikorupsi.
"Jadi kita perlu membutuhkan orang-orang yang bekerja untuk bangsanya secara utuh dan tak mementingkan kepentingan pribadi dengan menerima suap atau gratifikasi," pungkas Febri.
(wk/nidy)
