WowKeren - Pandemi corona (COVID-19) membuat sejumlah pihak sempat menggaungkan usulan karantina wilayah alias lockdown di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy lantas mengaku heran atas usulan tersebut.

Muhadjir memaparkan bahwa lockdown memiliki konsekuensi yang sangat tinggi. Jika lockdown benar diterapkan, maka pemerintah wajib membiayai seluruh kebutuhan dasar masyarakat tanpa terkecuali. Muhadjir juga menyinggung soal dampak ekonomi yang harus ditanggung wilayah yang menerapkan lockdown.

"Debat panjang, banyak yang minta lockdown di Indonesia itu, kita juga sudah ngitung-ngitung. Orang-orang ini tahu enggak konsekuensi lockdown itu untuk jangka panjang," papar Muhadjir dalam seminar online bertajuk Leadership in The Time of Pandemic Crisis pada Kamis (7/6). "Belum lagi risiko dampak ekonomi."

Tak hanya warganya saja, pemerintah ternyata juga wajib menanggung kebutuhan dasar hewan peliharaan yang ada di wilayah yang menerapkan lockdown. Ia mengungkapkan bahwa DKI Jakarta saja dihuni oleh hampir 9 juta warga.

"Padahal di dalam UU jelas, kalau kita me-lockdown, itu seluruh kehidupan, kebutuhan dasar masyarakat yang di-lockdown itu harus jadi tanggungan pemerintah pusat," terang Muhadjir. "Bukan hanya orangnya, termasuk juga hewan peliharaan."

Oleh sebab itu, Muhadjir menilai usulan lockdown tersebut adalah hal konyol dan tak mungkin dilakukan. Hal ini juga membuat pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah-wilayah tertentu untuk menekan penyebaran COVID- 19.

"Jadi kalau kita lockdown DKI, saudara bayangkan, mengkarantina wilayah DKI, itu maka ada 9 juta penduduk DKI yang harus setiap hari ditanggung makannya sama pemerintah. Kucing dan anjingnya juga ditanggung oleh pemerintah," ungkap Muhadjir. "Itu kan usulan yang paling konyol. Tidak mungkin kita lakukan. Itu pilihan-pilihan. Maka itu kita mengambil pilihan namanya PSBB itu."