Menurut Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, Muhammad Fisker, skenario new normal tersebut disiapkan untuk ruang publik seperti pasar, mal, dan sekolah.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 29 Mei 2020 - 10:13 WIB
WowKeren - Jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Surabaya semakin bertambah banyak, bahkan telah mencapai 2.300 kasus per Kamis (28/5) kemarin. Selain itu, laju indeks penularan corona di Surabaya juga masih berada di angka 1 hingga disebut berpotensi menjadi "Wuhan kedua".
Meski demikian, Pemerintah Kota Surabaya masih tetap menggodok aturan new normal. Menurut Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, Muhammad Fisker, skenario new normal tersebut disiapkan untuk ruang publik seperti pasar, mal, dan sekolah.
"Kita tawarkan konsep dari pemerintah seperti ini (lalu) bagaimana konsep dari asosiasi," tutur Fikser di Gedung DPRD Kota Surabaya pada Kamis (28/5). Menurut Fikser, setiap dinas akan mengungkapkan konsep new normal apa yang akan diterapkan pada setiap sektor.
Sebagai contoh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya membahas protokol penerapan new normal di sektor tersebut. Nantinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan berkoordinasi dengan asosiasi pasar dan mal di Surabaya.
"Pemerintah punya konsep untuk pendidikan. Itu ada seperti pelajaran kelas yang terus bergantian, lalu peraturan bagaimana standar siswa itu masuk, dijemput, melakukan tahapan cuci tangan, penyemprotan," jelas Fikser. "Ini ada konsep, boleh kita bangun tapi konsep ini akan terus dibicarakan pakar-pakar pendidikan, LSM, pengamat."
Meski konsep tersebut sudah mulai dibahas, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masih belum mau membuka wacana new normal. Pasalnya, Kota Pahlawan kini masih fokus untuk menekan angka penularan virus corona.
Fikser sendiri menegaskan bahwa new normal pasti akan diterapkan. Meski demikian, ia masih belum bisa memastikan kapan.
"Tentunya kehidupan ini terus bergerak. Bergerak itu konsepnya (new normal) disiapkan oleh Pemkot," ujar Fikser. "Ketika dilaksanakan proses ini (bisa) diterima oleh semua pihak. Sekarang ini masih dibahas."
(wk/Bert)
