Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja M. Rudy Salahuddin mengatakan jika pihaknya mengapresiasi kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk program itu.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 22 Juni 2020 - 22:02 WIB
WowKeren - Pemerintah baru-baru ini mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap program Kartu Pra Kerja. Hal tersebut dilakukan usai Komisi Pemberantasan Korupsi "menyentil" program tersebut.
Dalam Kajian yang dilakukan oleh KPK belum lama ini, lembaga anti rasuah menemukan permasalahan dalam kemitraan kartu Pra Kerja dengan platform digital startup.
Menanggapi hal itu, Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja M. Rudy Salahuddin mengatakan jika pihaknya mengapresiasi kritik dan masukan. Sehingga hal itu akan berguna dijadikan sebagai dasar evaluasi Kartu Pra Kerja agar bisa lebih baik untuk ke depannya.
"Komite juga sangat mengapresiasi masukan, saran dan kritik dari publik, individu, media, masyarakat sipil hingga institusi, kementerian, dan semua lembaga lainnya," kata Rudy di Jakarta, Senin (22/6). "Masukan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan Program Kartu Pra Kerja agar dapat diimplementasikan dengan semakin baik lagi."
KPK sebelumnya menilai jika pada proses kerja sama yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan 8 platform digital tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
"Terdapat konflik kepentingan pada 5 dari 8 platform digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta Selatan, Kamis (18/6). "Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik Lembaga Penyedia Pelatihan (LPP) yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital."
Program Kartu Pra Kerja sendiri telah membuka sebanyak 3 gelombang. Dari total keseluruhan 11,2 juta pendaftar sebanyak 680 lebih sudah terpilih menjadi anggota.
Tak hanya itu, KPK juga menyoroti sasaran program kartu ini. Menurutnya, pekerja yang terdampak PHK hanya sebagian kecil yang mendaftar secara daring yakni hanya 143 ribu. Sedangkan sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang yaitu 9,4 juta orang, bukan target yang disasar program ini.
(wk/zodi)
