Dibuka atau tidak dibukanya sekolah sebaiknya tidak hanya melihat perubahan warna zona, melainkan kondisi lokasi penyebaran kasus yang menjadi pusat kerumunan.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 10 Agustus 2020 - 20:19 WIB
WowKeren - Pemerintah telah memetakan penyebaran COVID-19 di suatu wilayah dengan indikasi zona. Masing-masing warna menunjukkan tingkat penularan COVID-19 yang ada di suatu wilayah.
Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito meminta agar pembagian zona wilayah tak dijadikan sebagai pedoman utama dalam pembukaan sekolah tatap muka. Selain datanya masih meragukan, sifatnya juga dinamis seiring dengan penyebaran kasus.
Disebut meragukan karena minimnya pengetesan yang dilakukan. Oleh sebab itu, warna zona di suatu wilayah bisa berubah-ubah bahkan tiap pekan berdasarkan penilaian epidemiologi, pelayanan kesehatan, dan pengawasan.
"Zonasi risiko daerah bersifat dinamis setiap pekan bisa saja berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk," kata Wiku dilansir CNN Indonesia, Senin (10/8). "Maka dari itu, saat pelaksanaan harus diperhatikan secara menyeluruh, tidak hanya zonasi."
Lebih lanjut, dibuka atau tidak dibukanya sekolah sebaiknya tidak hanya melihat perubahan warna zona. Melainkan kondisi penyebaran kasus misalnya dengan mempertimbangkan lokasi yang menjadi pusat kerumunan.
"Bukan berarti buka tutup sekolah karena perubahan zonasi," tegas Wiku. "Tapi dilihat penyebaran kasusnya, di mana, kerumunan terjadi di mana, bisa saja dekat area sekolah itu, tapi bukan di sekolah."
Selain melihat kondisi di suatu wilayah, pembukaan sekolah seyogyanya juga memperhatikan kesiapan masyarakat misalkan orang tau siswa, apakah mereka siap mengirimkan anak ke sekolah di tengah ancaman pandemi ini.
"Intinya kalau mau buka sekolah dilihat dulu prakondisinya, masyarakatnya siap belum, orang tua murid dan siswa siap tidak, kesiapan faskes, penting itu kondisi kasusnya seperti apa, naik turunnya risiko dari waktu ke waktu?" jelas Wiku. "Itu perlu perhatian khusus."
Sementara itu, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Syahrizal Syarif menekankan jika pembagian zona versi pemerintah tak bisa dijadikan patokan. Hal itu disebabkan karena masih belum meratanya kapasitas tes PCR.
"Zona apapun itu dalam situasi pemeriksaan spesimen belum maksimal," kata dia masih dilansir CNN Indonesia. "Sebenarnya zona-zona itu meragukan di mata saya."
(wk/zodi)
