Data Penerima Bansos Rupanya Belum Diperbarui Dari 2015, Ini Biang Keroknya
Nasional

Data penerima bantuan sosial yang belum diperbarui sejak 2015 ini menjadi kendala pemerintah untuk menyalurkan bansos bagi warga yang terdampak pandemi corona.

WowKeren - Data penerima bantuan sosial rupanya masih belum diperbarui sejak 2015 dan menjadi kendala bagi penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, data yang ada di Kementerian Sosial berbeda dengan fakta di lapangan. Seharusnya, pembaruan data penerima bansos tersebut dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Namun, ada Pemda yang masih belum memperbarui data tersebut.

"Data yang ada di Kementerian Sosial versus yang ada di realitas masyarakat terdapat deviasi, sehingga waktu ditelisik ternyata data tersebut belum di-update sejak 2015 karena peng-update-an data tersebut tergantung kepada pemerintah daerah," terang Sri Mulyani dalam webinar pada Selasa (11/8). "Nah, pemerintah daerah tidak semuanya lakukan updating sampai kemudian terjadi COVID-19 di 2020 yang membutuhkan data yang lebih baru."


Namun karena bansos COVID- 19 termasuk hal yang mendesak, maka pemerintah tidak dapat menunggu data penerima disempurnakan untuk menyalurkan bantuan. Oleh sebab itu, data terus diperbaiki sembari penyaluran berjalan, hal ini terlihat dari jumlah penerima yang terus bertambah.

"Misalnya bansos (awalnya) kepada 10 juta plus 20 dan 9 alias 29 juta (penerima), yang terjadi adalah datanya tidak update," jelas Sri Mulyani. "Pemerintah tidak bisa menunggu data terkonfirmasi, makanya dilakukan pembayaran dulu sambil ke bawah kami tambahkan lagi program sosial untuk bisa menyapu yang belum mendapatkan."

Sementara itu, Kepala UKM Center FEB UI Zakie Machmud membenarkan bahwa masalah data menjadi tantang tersendiri karena masih ditemukan di berbagai Kementerian dan Lembaga. Hal ini membuat kecepatan dan ketepatan penyaluran bansos menjadi persoalan yang rumit. Meski begitu, Zakie yakin kecepatan dan ketepatan dapat dipadukan dalam sebuah program jika pemerintah bisa mendesain program tersebut dengan tepat.

"Memang tantangannya adalah data. Kita bisa tepat tapi tidak bisa cepat, kita mau cepat tapi suka tidak tepat," pungkas Zakie dalam kesempatan yang sama. "Masalahnya akuntabilitas."

(wk/Bert)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru