Pegiat Pendidikan Dompet Dhuafa mengingatkan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud untuk membantu biaya operasional pembelajaran jarak jauh (PJJ) tanpa akses internet atau luar jaringan (luring).
- Nidya Putri
- Rabu, 02 September 2020 - 09:45 WIB
WowKeren - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memberikan dukungan untuk para siswa dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandame dengan membagikan kuota internet gratis. Namun, tak hanya persoalan kuota dan internet, kini Kemendikbud diminta untuk membantu biaya operasional PJJ tanpa akses internet atau luring.
Hal ini dikarenakan kuota gratis yang diberikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim tidak bisa menyentuh kendala PJJ yang dialami siswa tanpa jaringan internet. "Kalau yang enggak ada internet mau dikasih kuota juga tetap enggak ada internet. Maka jadi pernyataan, seberapa efektif kuota untuk yang belajar luring?" ungkap Pegiat Pendidikan Dompet Dhuafa Asep Sapa'at dilansir CNNIndonesia, Rabu (2/9).
Menurutnya secara umum dalam pembelajaran, guru harus bisa berkomunikasi dengan siswa. Atau setidaknya selama PJJ berlangsung guru bisa berkomunikasi dengan orang tua sebagai pembimbing di rumah.
Pada pembelajaran daring, kendala komunikasi antara guru dan siswa bisa diselesaikan dengan subsidi kuota. Namun hal serupa tak berlaku untuk pembelajaran luring.
Pembelajaran luring di sekolah dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari dari guru berkunjung ke rumah siswa, atau siswa berkunjung ke sekolah sepekan sekali. Namun hal ini tak sepenuhnya efektif karena kendala geografis, keterbatasan jumlah guru, maupun kondisi zonasi daerah sekolah dan rumah siswa yang masih membahayakan secara epidemiologis.
Kemendikbud sendiri telah menyediakan sejumlah sumber belajar untuk PJJ luring. Beberapa di antaranya berupa modul belajar untuk PAUD dan SD, program belajar di televisi dan radio.
Namun, cara tersebut hanya berjalan searah padahal seharusnya pemerintah memastikan interaksi guru dan siswa terjadi pada PJJ luring. "Guru ketika menyuruh anak menonton TV atau mendengar radio, yang penting apa yang mereka lakukan setelah itu. Kalau hanya nonton, khawatirnya anak hanya belajar tapi apa output dari itu," tuturnya.
Sebelumnya, kritik juga dilontarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Menurutnya, PJJ selama masa pandemi memiliki seabrek persoalan. Selain keterbatasan kemampuan peserta didik untuk membeli kuota internet, ada peserta didik yang bahkan tidak memiliki gawai untuk bisa melangsungkan PJJ.
Bantuan kota hanya bisa dinikmati oleh siswa maupun peserta didik yang memiliki gawai maupun bisa mengakses internet. Namun tidak dengan peserta didik yang tinggal di pelosok dimana akses internet masih sulit untuk didapat.
(wk/nidy)
